Arsip kegiatan, berita, dan pertemuan internal CIMA — termasuk audiensi dengan instansi pemerintah, kunjungan anggota, kerja sama internasional, dan agenda industri maritim.
29 January 2018,Peresmian kantor PT. CIPTA WIRA TIRTA.Mr Aditya Hanafi & Capt. Edy Sukandar di Perkantoran Tanjung Mas Raya Est. Blok B 1 No.17. Tanjung Barat. Jakarta 12530, turut hadir CIMA, KPI, DITKAPEL DEPHUB selain pihak Prinsipal NYK Capt. Shigeru Ezaki & Mr. Herman Pathania
Anggota DPP/ DPO CIMA 2018 – 2022 25 Januari 2018Rapat Regular Bulanan CIMA di selenggarakan di LOKASI: R. RAPAT PT. EQUINOX BAHARI UTAMA yang dihadir 14 of 16 anggota DPP/DPO, memang ini sebuah prestasi dan komitmen yang baik bagi pengurus baru. Tentunya semua berharap dengan terbentuknya pengurus baru ini CIMA akan lebih dikenal dan mempunyai peran positif bagi keuntungan anggotanya dan umum bagi Negara dan Bangsa. Jelang Awal Tahun 2018 insan Pelaut dihadapi dengan terbitnya Undang-undang No. 18 tentang Pekerja Migran Indonesia yang akan mempengaruhi pola penempatan dan perekrutan pengawak kapal yang selama ini mengacu pada Permen No.84. Dengan mempertiimbangkan Permen No.84 selama ini dianggapp cukup memberatkan bagi Manning AGnecy dalam memperoleh SIUPPAK. Maka Internal CIMA meningkatkan frequensi diskusi untuk mengawal terbitnya turunan dari UU No.18 agar tidak menjadi penghambat perkembangan Manning Agency di Indonesia selanjutnya. Hasil Rapat Hari itu dapat diikuti oleh Anggota CIMA melalui Group WA. Sukses dan Jaya Selalu. (dd)
Kunjungan Tim Peneliti Proyek SEA FISHERIES ILO Jakarta Mrs. Among Resi dan Mr Wayne di PT. HARINI DUTA AYU dimulai jam 10.00 tepat. Pembicaran awal menyangkut Surat ijin yang dikeluar oleh masing-masing Kementerian Ketenega kerjaan dan Perhubungan mana yang dipakai oleh Manning Agent Perikanan. Jika mengacu dengan tidak berlakunya lagi KTKLN maka, secara praktis semua Manning Agent termasuk Bidang Perikanan akan mengacu SIUPPAK. Sempat juga sedikit diskusi tentang dampaknya UU No. 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang sekarang sudah disahkan oleh DPR. Dijawab bahwa CIMA saat ini terus mengawal perkembangan PP – PMI ini dan sudah melakukan dua kali rapat pembahasan point yang akan diusulkan ke Kementerian terkait. Dijelaskan juga pihak ILO dalam project ini selain membahas bidang pelaut perikanan juga nanti akan memberikan masukkan dan model Perekrutan Tenaga Migran (pelaut) yang menurut mereka bisa berlaku di Asia Tenggara khususnya dan Worlwide secara umum. Akhir kunjungan Tim peneliti ILO dibawa keliling untuk melihat ruang pelatihan OBSERVER Kapal Ikan yg kebetulan sedang dilaksanakan oleh PT. HARINI DUTA AYU dengan instruktur dari Jepang langsung. Mereka sempat terkagum atas proses perekrutan yang dilakukan oleh PT. HARINI DUTA AYU, terakhir kami makan siang bersama bersama jajaran manajemen PT. HARINI DUTA AYU yang pada kesempatan itu Ibu Harini sempat bergabung bersama dalam acara makan siang tersebut. Selanjutnya Tim ILO sore itu langsung menuju ke Tegal dan Semarang untuk melakukan survey disana. Semoga apa yang jadi masukkan dari pihak CIMA dapat menjadi pertimbangan mereka. Pertemuan Nasional ILO akan dilaksanakan di Bali pada bulan Maret 2018.
Gatot Cahyo Sudewo (kelima dari kiri) foto bersama pengurus DPP CIMA lainnya seusai rapat perdana di kantor CIMA Jakarta. JAKARTA, MARITIM.Konsorsium Perusahaan Perekrutan Awak Kapal Indonesia (CIMA – Consortium of Indonesian Manning Agencies) menyatakan siap mengawal penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan regulasi lainnya dalam pelaksanaan UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Pengawalan penting untuk mencegah munculnya konflik kepentingan tertentu, sehingga implementasi UU PPMI tidak merugikan pelaut baik yang bekerja di kapal-kapal nasional maupun internasional.“Kalau terjadi konflik interest dan merugikan tenaga kerja pelaut dalam penyusunan PP tersebut, kita akan bicara langsung dengan pemerintah,” tegas Ketua Umum CIMA, Gatot Cahyo Sudewo, SE. MM, setelah mengadakan rapat pertama dengan para pengurus baru DPP CIMA di Jakarta, pekan lalu.Rapat perdana dewan pengurus baru dihadiri 80% dari pengurus yang terpilih. Empat pengurus tidak bisa hadir dan sudah mendapat ijin dari ketua umum. Berbeda dari pengurus lama, hampir seluruh pengurus baru CIMA diisi oleh kalangan muda. Pengukuhan pengurus baru dengan menyematkan pin berlogo CIMA, mewarnai seremonial yang disesuaikan dengan gaya zaman now.“Harapannya akan memberikan nuansa dan warna baru bagi perkembangan organisasi CIMA di masa mendatang,” kata Gatot.Gatot Cahyo Sudewo (Presdir PT Sillo Bahari Nusantara), terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum CIMA periode 2018-2022 dalam RUA (Rapat Umum Anggota) ke-IX pada 23 November 2017 di Jakarta.Selanjutnya, melalui tim formatur yang diketuai Gatot, terbentuk susunan DPP CIMA sebagai berikut: Sekretaris Jenderal Nestor Tacazily, Wakil Sekjen Capt. EdySukandar, Bendahara Umum Merry Ester Simanjuntak dan wakilnya Nebula Tacazily. Ketua Bidang Hubungan Luar (Organisasi dan Antar Lembaga) Deddy Herfiandi, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kepelautan Capt. Akhmad Subaidi, Ketua Bidang Hukum Angga Luthfi Eldriant, MM.Sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi adalah Capt. Ferry A. Luntungan, Capt. Arthur Max Waroka dan Retno S. Wattimena. Sedangkan Sumardi memimpin Departemen Kapal Ikan, Mayang Anggini untuk Departemen Kapal Pesiar, Capt. Herman memimpin Departemen Kapal Offshore, dan R. Adhimaskin Kusuma Wardani untuk Departemen Kapal Tanker/Cargo.Harus bangkitLebih jauh Gatot mengatakan, pengawalan penyusunan PP PPMI merupakan salah satu program kerja CIMA tahun 2018 yang ditetapkan dalam rapat perdana tersebut. Program kerja lainnya, mempercepat penambahan anggota baru, khususnya bagi Manning Agencies yang sudah memiliki SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal). Saat ini anggota CIMA tercatat 42 perusahaan.Selain itu, membangun sistem data base pelaut bagi internal CIMA dan jika memungkinkan akan dikembangkan penhgunaannya secara nasional. Selanjutnya, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan asosiasi sejenis lainnya, seperti Asosiasi Manning Agency di Asia.Dalam kesempatan itu, Gatot menekankan, CIMA yang tahun lalu hampir ‘mati suri’, kini harus bangkit kembali menempatkan diri sebagai organisasi yang memiliki kontribusi nyata pada negara dan bangsa.Untuk itu, anggota CIMA harus meningkatkan profesionalisme agar terus dapat menguasai dan mempertahankan pangsa pasar dan peluang kerja kepelautan di dalam maupun luar negeri. Sehingga mampu menghadapi persaingan dengan negara lainnya di era globalisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan devisa bagi negara.Gatot juga berupaya membereskan internal organisasi secara utuh. Antara lain pembenahan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) yang tahun lalu terbengkalai, dengan menambah beberapa pasal untuk anggota kehormatan. Pembenahan AD/ ART diharapkan bisa selesai akhir Januari 2018.Di sisi lain, CIMA juga mengedepankan masalah hukum. “Kita sengaja menempatkan orang muda yang enerjik dan menguasai masalah hukum, khususnya hokum kepelautan. Apalagi dengan terbitnya UU PPMI yang notabene menempatkan pelaut setara dengan pekerja migran lainnya,” tegas Gatot Cahyo Sudewo.***Purwanto.
Jabat Tangan: Capt. Akhmad Subaidi (tengah) usai Diskusi Panel soal peluang kerja pelaut Indonesia di Internasional MN, Jakarta – Dalam rangka menentukan kebijakan terhadap permasalahan pelaut Indonesia, Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) menggelar diskusi panel dengan tema ‘Strategi Nasional Dalam mewujudkan Pelaut Indonesia Menguasai Pasar Internasional’ di Hotel Holiday, Kemayoran, Jakarta (6/12). Bertindak sebagai salah satu pemrasaran dalam diskusi itu, Direktur BSM CSC Indonesia Capt Akhmad Subaidi menyampaikan soal peluang kerja pelaut Indonesia di pasar Eropa. Sebagaimana diketahui bersama, industri pelayaran di Eropa masih menempati posisi terbaik dalam dunia kemaritiman global. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua bidang Kepelautan di CIMA (Consortium Indonesian Manning Agency) ini menjabarkan terlebih dahulu kiprah CIMA sejak awal berdirinya. “Didirikan pada tahun 19990, CIMA berdiri dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh elemen manning agent dalam suatu wadah yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara,” terang Subaidi biasa akrab disapa. Dalam tahun pendiriannya, anngotanya mencapai 46 perusahaan. Kemudian di tahun 2000 meningkat menjadi 86 perusahaan dan saat ini jumlahnya menurun menjadi 57 perusahaan. “Meningkatnya keanggotaan CIMA di tahun 2000 karena diberikan kewenangan untuk melaksanakan endorsement bagi para pelaut yang akan bekerja di luar negeri oleh Ditjen Pajak RI,” terangnya. Namun setelah dihapuskannya fiskal endosrsmentberakibat hanya terbatasnya pada kegiatan internal anggota CIMA. Sejak diberlakukannya Permen 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, bagi CIMA terbuka lagi peluang pengabdian kepada bangsa dan negara melalui penyaluran lapangan kerja bagi pelaut Indonesia yang profesional. “Ini sesuai visi kami yaitu menjadi mitra pemerintah dalam membina dan menghimpun perusahaan perusahaan pengawakan kapal,” tandas Subaidi. Mengenai Supply & Demand global market tahun 2015, berdasarkan data BIMCO & ICS, di mana permintaan terhadap pekerja kapal sangat tinggi, maka pelaut Indonesia sangat berpotensi untuk bekerja di Eropa. “Mengacu pada kemampuan diklat kepelautan di Indonesia, bahwa setiap tahun mampu meluluskan SDM-officers sebanyak 8000 orang, ini merupakan potensi yang tinggi untuk memenuhi permintaan global,” tandasnya lagi. Dari jumlah armada dalam negeri, kapal berbendera Indonesia mencapai 21.106 unit. Sehingga dari segmentasi tersebut, ungkap Subaidi, kita dapat mengetahui kebutuhan SDM pelaut. Masih kata dia, berkurangnya lapangan kerja untuk pelaut di dalam negeri karena fakta di lapangan yang menyebutkan bahwa sekitar 30 persen armada kapal Indonesia yang berkondisi laid up. “Dampaknya, angka pengangguran SDM pelaut di Indonesia pada tahun 2017 amencapai sebanyak 74.000 untuk perwira dan 46.500 untuk rating,” bebernya. Itu belum termasuk pelaut yang bekerja di kapal-kapal pesiar yaitu sekitar 50.000 orang dan yang onboard sekitar 30.000 orang. Kebanyakan dari mereka pun bekerja untuk catering dan hotel department di bawah naungan industri pariwisata. “Fakta yang harus diakui bahwa Indonesia tidak kekurangan jumlah pelaut tetapi kita kekurangan Qualified Seafarer,” tegas dia. Selain itu, ada beberapa fakta yang harus dipertimbangkan, yaitu soal banyaknya perusahaan asing yang sudah lama merekrut pelaut Indonesia, tetapi tidak menambah jumlah pelaut Indonesia untuk diperkerjakan di kapal-kapalnya, meskipun armada mereka bertambah. Selanjutnya ialah masih banyak perusahaan asing yang enggan untuk merubah bendera kapalnya ke Indonesia pada saat mendapatkan tawaran bisnis di Indonesia. “High risk, merubah bendera ke Indonesia, berarti harus menggunakan pelaut Indonesia berdasarkan azas cabotage. Mereka ragu dengan kualitas pelaut Indonesia,” keluhnya. Di akhir penjelasannya, ia menyimpulkan bahwa masalah kompetensi dan profesionalitas bagi pelaut adalah hal krusial dalam industri pelayaran. “Salah satu solusinya kita harus melakukan re-designterhadap sistem pelatihan pelaut kita, mulai dari kriteria seleksi, metode pembelajaran, kemampuan bahasa Inggris, dan skill-skill tambahan lainnya,” pungkasnya. (Adit/MN)
Proyek SEA FISHERIES: Penguatan Koordinasi Untuk Menghapuskan Eksploitasi Tenaga Kerja dan Perdagangan Orang di Sektor Perikanan di Asia Tenggara. Tujuan: Mengurangi perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja di perikanan dengan Memperkuat koordinasi dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas usaha di Tingkat national dan daerah. Mitra Utama: – Kementerian tenaga kerja, perikanan, lembaga penegak hukum, organisasi pekerja Dan pengusaha, asosiasi industry, organisasi masyarakat sipil – Institusi regional, pembeli international dan kelompok pengecer – PBB dan Organisasi International Jangka Waktu: 3 Tahun (April 2017 – Maret 2020) Cakupan Geografis: Asia Tenggara National Meeting di selenggarakan oleh ILO Indonesia pada tgl. 30 November 2017 Di Hotel ARYADUTA Jakarta. Meeting di hadiri oleh: 1. Ms Maria Joao Vasquez (Officer In Charge, ILO Office for Indonesia and Timor Leste) 2. Mr Hermano (Prime Secretary of the BNP2TKI) 3. Mr Sujatmiko (Deputy for Women and Child Protection Coordinating Ministry for Human Development and Culture) 4. ILO Office Jakarta (Among Resi, Mi Zhou, Brandt Wagner) 5. KETUM CIMA, ISMAA, ASTURIN dan Serikat Pekerja (KPI, SPPI) 6. Kalangan Pemerintahan (Kemenaker, KKP) 7. Mr Arif Havas Oegroseno (Deputy for Coordinating Minister of Maritime Sovereigny Coordinating Ministry of Marine Affairs) Diskusi di bagi dalam 3 (tiga) Group Discussion yaitu perwakilan dari pemerintah,pengusaha Dan Serikat pekerja, Poin-poin diskusi: 1. Isu dan tantangan dan peluang utama bagi Indonesia dalam memberantas kerja paksa dan perdagangan orang di sector perikanan yang dapat di tangani melalui koordinasi regional sebagai prioritas. 2. Bagaimana koordinasi regional dapat menangani kepentingan Indonesia dalam Isu, tantangan, dan peluang utama dalam koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah, pekerja, pengusaha, sektor swasta dan pemangku kepentingan lain di Indonesia Dan di kalangan di negara-negara Asia Tenggara. 3. Rekomendasi untuk peran Pemerintah Indonesia dalam mekanisme koordinasi Regional 4. Rekomendasi untuk struktur mekanisme koordinasi regional
23 November 2017,Kemeriahan Rapat Umum Anggota (CIMA) yang dilaksanakan pada Kamis Tanggal 23 November 2017 bertempat Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah membuahkan suatu kepercayaan baru bagi Organisasi Consortium of Indonesia Manning Agencies (CIMA) untuk terus mengembangkan Visi dan Misinya yaitu sebagai mitra pemerintah dalam menghimpun dan membina perusahaan pengawakan kapal. Dihadiri sebanyak 22 Anggota dan telah disahkan memenuhi persyaratan (quorum) untuk dilaksanakannya Rapat Umum Anggota ke IX. Dalam Acara tersebut juga disampaikan laporan pertanggung jawaban Ketua Umum H. Ubung Subur Kusrin (Alm) periode 2013 – 2017 yang disampaikan oleh Plt Gatot Cahyo Sudewo SE, MM.Tr. mengakhiri masa jabatannya. Hari itu menjadi lebih istimewa dengan berkenan hadirnya Direktur Perkapalan dan Kepelautan Bapak Capt. Junaedi. Dalam pengarahannya beliau sangat mengapresiasi terhadap kegiatan CIMA yang selama ini telah banyak memberikan masukkan bagi pemerintah. Banyak memang yang harus dibenahi di Kepelautan ini, namun dengan semangat terus membangun semua permasalahan yang ada bisa terselesaikan” ungkapnya. Beliau juga siap menerima jika ada hal yang perlu didiskusikan demi kemajuan pelaut Indonesia. Tidak banyak waktu beliau hadir di acara RUA CIMA ke IX tersebut, tapi kehadirinya sudah menjadi sebuah pengakuan bagi Orgnisasi CIMA bahwa keberadaannya saat ini lebih diperhatikan.Pemilihan Ketua Umum CIMA periode 2018 – 2022 berjalan lancar dan demokratis, yang akhirnya Forum sepakat untuk memilih Sdr Gatot Cahyo Sudewo SE, MM.Tr sebagai Ketua Umum CIMA yang baru periode 2018 – 2022, Selamat buat Bapak Gatot semoga CIMA kedepan dapat terus berkiprah sesuai dengan VISI dan MISInya. (Dod)
Tanggal 1 November 2017, Seperti yang telah direncanakan Hari ini Rabu Jam 13.00 Plt Ketua Umum Gatot Cahyo Sudewo, Ketua 2 Bidang Hubungan Internal Capt. Akhmad Subaidi M Mar, AFNI dan Director Executive Ir. Doddy Rachmansjah MM. berkenan memenuhi undangan Kasubdit PERLA Capt. DETRI untuk berbincang mengenai beberapa permasalahan yang terkait dengan Perekrutan dan Pengawakan Kapal khususnya permasalahan yang terjadi pada lingkungan anggota CIMA. Dalam sambutan awalnya Capt. DETRI menyampaikan beberapa kasus yang hangat saat ini adalah masalah Perbudakan Crew Kapal Ikan, Pemenuhan Hak Pelaut Perempuan yang sudah disampaikan dalam Surat Edaran yang baru lalu, dan masalah administrasi sekitar proses permohonan SIUPPAK yang masih banyak terkendala oleh keharusannya memiliki CBA dan endorsement Agreement Prinsipal oleh KBRI di negara bersangkutan. Permasalahan yang disampaikan beliau sudah juga terangkum dalam buku MATERI AUDIENSI CIMA – PERLA yang diterbitkan dalam rangka pertemuan ini. Pada kesempatan ini pula CIMA menyampaikan undangan kepada beliau untuk dapat hadir dalam Acara Rapat Umum Anggota CIMA ke IX tanggal 23 November 2017. Pembicaraan tidak hanya terbatas pada apa yang tercantum dalam Materi Audiensi CIMA namun juga membahas hal lain sekitar isu tentang rencana akan terbitnya undang-undang Tenaga Migran yang menurut beliau penyusunannya dilaksanakan secara marathon dan sudah hampir final dan sekarang posisinya ada pada pembahasan DPR. Apa itu UU Tenaga Migran hubungannya dengan Kepelautan dan Pengawakan antara lain adalah bahwa seluruh Pelaut dinyatakan sebagai Tenaga Migran dan akan diatur pengelolaannnya dibawah Kementrian Ketenagakerjaan, namun untuk masalah Teknis dan Kompetensi tetap ditangani dibawah Kementerian Perhubungan subdit Kepelautan dan Perkapalan. Bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Tenaga Migran ini kita akan tunggu waktunya nanti. (Dd)
Jakarta 2 November 2017, lokasi Gedung Menara Thamrin Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 – Jakarta 10250, Tel. +62 21 391 3112; Fax. +62 21 3983 8959, Email: jakarta@ilo.org; Website: www.ilo.org/jakarta. Sesuai dengan judul diatas CIMA diundang untuk menghadiri Hearing Meeting dalam rangka pembicaraan awal Permasalahan Pelaut Kapal Ikan. Meeting hari ini dari sisi pengusaha pengawakan crew kapal ikan di wakilkan oleh PT HARINI DUTA AYU yang mengirimkan crew khusus ke JEPANG. Pembicaraan diawali dengan pemaparan Objective dan Outcome yang ingin dihasilkan dari Project ini oleh Mrs Mi Zhou jabatan Project Manager dari Australia dan Mrs Among Pundhi Resi National Project Officer. Mereka juga memintta kita CIMA untuk menyampaikan apa saja temuan atau kendala selama ini yang dihadapai dalam penanganan Pelaut Kapal Ikan yang dipaparkan oleh perwakilan PT. HARINI DUTA AYU Capt Sumardi berdasarkan Pelaut Kapal Ikan Jepang. Dalam dengar pendapat tersebut tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan tapi lebih kearah penyampaian pesan bahwa ILO sedang melakukan kajian khusus tentang “SEA Fisheries: Strengthened Coordination to Combat Labour Exploitation and Trafficking in Fisheries in Southeast Asia” dan langkah ini akan ditindak lanjuti dalam pertemuan yang lebih Formal yang akan diadakan National Meeting pada tgl. 16 Nov 2017 di Jakarta. Meeting akan di hadiri oleh berbagai kalangan baik pemerintah, Maupun asosiasi2, pihak swasta yang bergerak di bidang pengawakan kapal2 ikan ke KOREA, TAIWAN, AFRICA or AMERIKA LATIN atau negara2 lainnya. Saya yakin pasti akan muncul berbeda2 masalah dan cara penanganannya. Dan kita CIMA mendapatkan undangan terbatas (hanya 2 orang dari CIMA), maka pada kesempatan ini kami berharap kerja sama kepada anggota yang menangani Pelaut Kapal Ikan lainnya untuk memberikan input terkait dengan masalah2 dalam pengiriman crew kapal ikan mis. Sertifikasi, Kompetensi, Kontrak kerja, Asuransi dan permasalahan di lapangan dll.
MN, Jakarta – Perkumpulan Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) beberapa waktu lalu menggelar diskusi tentang masalah pelaut Indonesia di gedung Aditya Aryaprawira, Kelapa Gading, Jakarta, (19/10). Diskusi yang dibuka oleh Ketua Dewan Pembina Pramarin, Ir. Adharta Ongkosaputra itu bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang melanda dunia kepelautan Indonesia saat ini. Dari masalah kwalitas pelaut baik kemampuan bahasa maupun teknis hingga masalah rekruitmen oleh perusahaan-perusahaan pelayaran menjadi pokok bahasan dalam diskusi tersebut.Benturan antar peraturan di dalam negeri juga menjadi topik hangat dalam diskusi yang dihadiri para komunitas pelaut, perusahaan pelayaran dan stakeholder terkait lainnya.“Kita harus mencari solusi yang akan kita sampaikan kepada pemerintah. Maka dari itu diskusi ini harus memutuskan solusi tersebut,” ujar Wakil Ketua Umum 10 Pramarin Bidang Pendidikan, pelatihan dan Pengembangan SDM, Capt. Asnar Sitompul yang memandu jalannya diskusi tersebut.Ia menyatakan perbaikan kurikulum dan silabus dalam dunia pendidikan pelaut juga menjadi sorotan Pramarin dalam memandang permasalahan pelaut saat ini. Dalam mewujudkan hal itu, Pramarin akan menggandeng stakeholder lainnya untuk membangun pelaut Indonesia yang berkwalitas.Capt. Akhmad Subaidi dari CIMA (Consortium Indonesian Manning Agency) mengulas kendala-kendala dalam manning yang sangat banyak saat ini, sehingga hal itu berdampak pada turunnya kepercayaan dunia internasional kepada pelaut Indonesia. Masih banyak kelemahan di PM 84 tahun 2013, yang justru mempersulit perusahaan untuk memberangkatkan pelaut ke luar negeri, dan juga tidak adanya kontrol dari pemerintah sehingga masih banyak perusahaan tanpa memiliki SIUPPAK dengan mudah dapat memberangkatkan pelaut ke luar negeri.” kata Capt. Akhmad Subaidi.Standart pelatihan pelaut yang sejatinya mengacu pada ketentuan STCW, baik pada kurikulum maupun metode pelatihannya, tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh training center. Kebanyakan yang terjadi adalah training center hanya memenuhi persyaratan administrasi dan memberikan sertifikat saja.Sehingga pelatihan tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk mendapatkan sertifikat, tanpa mempedulikan apakah pelaut telah memiliki pengetahuan kompetensi dan keterampilan yang layak yang sesuai dengan sertifikat yang dipegangnya.“Bukannya bertambah kwalitas pelaut Indonesia tetapi saat ini malah mengalami penurunan. Banyak lulusan-lulusan sekolah pelayaran kita yang belum siap bekerja di kapal. Masalah Bahasa juga masih menjadi kendala utama pelaut kita,” bebernya.Ia pun telah berkali-kali mengusulkan perbaikan kwalitas kepada pemerintah dalam hal ini BPSDM Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Laut, namun belum mendapat respons yang memuaskan.Menurutnya, ada kadet yang tidak pernah berlayar atau tidak memiliki masa layar yang cukup sesuai peraturan namun meraih ijazah bahkan menempati jabatan sebagai perwira di kapal. Banyak pemegang Certificate of Competency (COC) maupun Certificate of Proficiency (COP) sesuai dengan STCW Amandemen Manila 2010 tetapi tidak punya kwalitas.Kesempatan kerja di kapal-kapal asing sebenarnya besar sekali, masih banyak perusahaan asing meminta pelaut Indonesia, akan tetapi fakta di lapangan begitu sulitnya mendapatkan pelaut yang memenuhi syarat.“Mana ada perusahaan mau menyerahkan kapalnya yang begitu mahal harganya kepada pelaut yang tidak kompeten. Kita tidak kekurangan jumlah pelaut, yang benar adalah kita kekurangan pelaut yang berkwalitas,” tegasnya.Selanjutnya, tidak ada data yang valid untuk pelaut Indonesia, berapa jumlah pelaut Indonesia yang aktif, berapa jumlah perwira/rating, berapa jumlah yang bekerja di dalam negeri, dan berapa jumlah yang bekerja di luar negeri. CIMA mengungkapkan belum memiliki data pasti. “Dirjen Hubla pun pernah menanyakan itu kepada CIMA, loh seharusnya kan pemerintah lebih tahu,” selorohnya.Masalah kepelautan yang dibahas kemudian ialah soal adanya benturan antara Undang-undang BPJS dan Undang-undang Pelayaran terkait jaminan pelaut. Menurutnya, dengan adanya BPJS menjadi double charge bagi perusahaan.“Pelaut saat ini diwajibkan ikut BPJS Ketenagakerjaan, padahal segala tunjangan dan santunan perlindungan pelaut sudah diatur dalam PP 7/2000. Jadi ini kan menambah benturan peraturan yang ada,” tegasnya lagi.“Semua yang terkait dengan Perjanjian Kerja Laut itu sudah ditentukan dan wajib sesuai dengan standar minimum yang berpedoman kepada peraturan nasional dan internasional, termasuk yang berkaitan dengan jaminan sosial (asuransi) pelaut,” pungkasnya.Program BPJS Ketenagakerjaan yang ada saat ini jauh dari pemenuhan ketentuan yang ada di dalam PP 7/2000.Pramarin sendiri akan menampung semua masukan-masukan dari diskusi tersebut. Dan selanjutnya siap menjembatani antara stakeholder terkait dengan pemerintah untuk mencari formula terbaik demi kemajuan maritim Indonesia. (Adit/MN)
Kehadiran CIMA dan KPI di Kementerian Ketenagakerjaan merupakan upaya Asosiasi memperjuangkan Anggotanya dari permasalahan penerapan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaut. Tanggal 14 September 2017 Ketua II Capt. Akhmad Subaidi AFNI mewakili Ketua Umum beserta beberapa Dewan Pengurus dan anggota CIMA sementara Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang hadir Ketua KPI Capt. Hasudungan beserta jajaran dan anggotanya yang kesemuanya berjumlah 9 orang dterima oleh DIREKTUR JAMSOS Bapak Drs. Wahyu Widodo MM. beserta jajarannya. Keramahtamahan penerimaan kami menjadi awal diskusi yang cukup hangat namun serius membahas permasalahan BPJS Ketenagakerjaan.Awal mula penyebab diskusi ini adalah adanya operator BPJS Ketenagakerjaan yang mendatangi salahsatu Manning Agency dengan dengan menyampaikan surat yang isinya mewajibkan Pelaut yang direkrut oleh Manning Agency tersebut diwajibkan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.padahal setiap Pelaut yang berlayar keluar negeri sudah mendapatkan asuransi yang standard dari P&I yang secara besarannya lebih tinggi dari pertanggungan BPJS Ketenagakerjaan. Jelas hal ini menjadi sebuah ketidaknyamanan bagi pelaut karena harus mengeluarkan biaya tambahan. Dalam diskusi pihak CIMA dan KPI menyampaikan beberapa argumen dari Undang-undang dan Peraturan Perhubungan Laut yang selama ini dijadikan acuan, namun pihak JAMSOS juga menyampaikan latarbelakang pelaksanaan wajib BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-undang dan peraturan dari sudut ketenagakerjaan.Hasil Akhir diskusi masing-masing memberikan kesimpulan yang sama yaitu akan mencari jalan titik temu dari permasalahan ini agar ketidaknyamanan bagi pihak Asosiasi CIMA dan KPI mendapatkan solusi yang baik.Sementara Bagi Anggota CIMA dan KPI jika mengalami atau bertemu dengan pihak operator BPJS Ketenagakerjaan agar diarahkan untuk menghubungi Pengurus CIMA dan KPI. Dan Bagaimana kelanjutan penyelesaian masalah BPJS Ketenagakerjaan ini kita tunggu bersama dalam beberapa hari kedepan. Salam CIMA (dod)
Ketua Umum CIMA Meninggal Dunia By admin On 10 Jul, 2017 At 01:02 PM | Categorized As HEADLINE | With 0 Comments Jakarta, MaritimMuhammad Ubung Subur bin Kusrin Sukartaatmadja, Ketua Umum Konsorsium Perusahaan Pengawakan Kapal atau CIMA (Consortium of Indonesia Manning Agency), Jumat siang (8/7) meninggal dunia di RS Boromeus Bandung, Jawa Barat, karena sakit.Dari Bandung, jenazah almarhum langsung dibawa ke rumah duka di Jl. Raden Patah III/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dimakamkan Sabtu (9/7) di belakang Masjid Baitul Hamid, Blok L, Kebayoran Baru.Menurut Sekjen CIMA Gatot Cahyo Sudewo, dalam perawatan di rumah sakit almarhum terdeteksi terkena chronic multiple myeloma, sejenis kanker darah yang bersembunyi di tulang. Almarhum yang lahir di Jakarta 10 Desember 1942, meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak.Ubung Kusrin menjadi Ketua Umum CIMA melalui kongres dalam tiga periode lima tahunan sejak tahun 2003. Jabatan tersebut akan berakhir pada akhir Desember 2017.Anggota CIMA saat ini sekitar 52 perusahaan yang mengirim pelaut ke luar negeri untuk bekerja di kapal-kapal asing, baik kapal niaga, pesiar maupun kapal perikanan.**Purwanto.
NI Indonesia Branch: 1. Capt Syariful Alamsyah Lubis AFNI, AFRIN, IIMS, MBA – Branch Chairman 2. Capt Akhmad Subaidi, AFNI – Branch Secretary & Development Contact Kehadiran NI di Indonesia, Capt. Subaidi: 1. Memperluas jaringan Internasional untuk Pelaut Indonesia dan Praktisi Maritin, untuk meningkatkan kwalitas SDM Maritim, dengan memberikan informasi terbaru mengenai peraturan Internasional dan teknologi maritime. Dengan menjadi member Nautical Institute, maka pelaut Indonesia akan mendapatkan pengakuhan/recognition secara international, sehingga menjadi nilai tambah dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan pelayaran di luar negeri 2. Menjadi mitra Pemerintah untuk meningkatkan kwalitas pendidikan dan pelatihan pelaut, sehingga lembaga pendidikan pelaut di Indonesia bisa mendapatkan accreditasi internasional. 3. Dengan meningkatnya kwalitas SDM Maritim di Indonesia, maka pada akhirnya dapat meningkatkan sistim keselamatan pelayaran dan meningkatkan kinerja transportasi maritime. Sambutan dari Capt David (Duke) Snider FNI / President sbb: 1. Menyampaikan kinerja dan kompetensi the Nautical Institute UK 2. Acreditasi dan sertifikasi untuk Dynamic Positioning (1995 – 2015) sudah mencapai 5000 sertifikat. 3. The Nautical Institute “Strategic Plan 2016 – 2020” Tujuan dari hal tsb adalah untuk membantu NI dalam membuat perencanaan yang lebih baik dan berkelanjutan. 4. Keuntungan/benefits menjadi anggota NI sbb: – Pengakuan professional Maritime secara Internasional – Membantu meningkatkan professional kerja – Mengembangkan network, berbagi pengalaman melalui acara2 seminar – Membantu mendapatkan pekerjaan secara online dan mendapatkan NI bulletin bulanan. 5. NI – memberikan pelatihan dan sertifikasi pada lembaga diklat pelaut di dunia. Sambutan dari Capt Aldrin, M.Mar (KNKT): – Siap bersinergi untuk tingkatkan keselamatan transportasi di Indonesia – Mendukung dan menyambut gembira berdirinya NI Indonesia, yang mana di harapkan mampu meningkatkan kualitas dan standard pelaut – NI di harapkan menjadi Mitra KNKT dalam memperkuat dan melengkapi investigasi kecelakaan transportasi laut Peran CIMA dalam mendukung NI Indonesia adalah sbb: Sebagai perkumpulan perusahaan pengawakan kapal (CIMA), tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan hadirnya the Nautical Institute Indonesian Branch. Hal ini juga sebagai bentuk kepercayaan pihak luar negeri yang akan bekerja bersama-sama dalam membangun kekuatan maritime di Indonesia, Khususnya untuk peningkatan kualitas pelaut (SDM). Akreditasi dan sertifikasi dari NI UK kepada pelaut Indonesia (MNI – Members of Nautical Institute) akan memberikan nilai tambah (value added) kepada pelaut itu sendiri, dan memenuhi permintaan principal luar negeri khususnya untuk pelaut yang bekerja di Offshore Support Vessels (AHTS DP 1/2, PSV). Sebagai pelaku usaha di bidang pengawakan kapal, tentunya pihak2 yang terlibat khususnya Direksi/Manajerial Level perlu mendapatkan pengakuan secara Internasional sebagai Maritime Profesional yang ahli di bidangnya (AFNI). Hal ini sdh di tanyakan oleh Sekjend CIMA kepada President NI Capt. David (Duke) Snider. Kalau di kaitkan dengan 5(lima) klaster program prioritas dalam kebijakan kelautan Indonesia 1. Batas Maritim, Ruang Laut, Diplomasi Maritim 2. Industri Maritim dan konektivitas laut 3. Industri sumber daya alam dan jasa kelautan, serta pengelolaan lingkungan laut 4. Pertahanan dan keamanan laut 5. Budaya bahari Tentunya sector SDM (pelaut) yang professional dan berkualitas sangat di butuhkan dalam menunjang program tsb. NI Indonesia di harapkan bisa menjadi suatu lembaga yang dapat memberikan kontribusi buat pelaut Indonesia yang antara lain adalah: 1. Improving awareness of the human element in the maritime Industry 2. Improving competence and core skills 3. Promoting specialist skills 4. Marine Resource Management and Leadership issues 5. Countering the criminalization of seafarers
4 ALBERT EMBANKMENTLONDON SE1 7SR Telephone: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210MSC.1/Circ.15605 December 2016ADVICE FOR PARTIES, ADMINISTRATIONS, PORT STATE CONTROL AUTHORITIES AND RECOGNIZED ORGANIZATIONS ON ACTION TO BE TAKEN IN CASES WHERE NOT ALL SEAFARERS CARRY CERTIFICATES AND ENDORSEMENTS MEETING THE 2010 MANILA AMENDMENTS TO THE STCW CONVENTION AND CODE FROM 1 JANUARY 2017 1 The Maritime Safety Committee, at its ninety-seventh session (21 to 25 November 2016), expressed concern about the implementation of the 2010 Manila Amendments to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, in light of the imminent end, on 1 January 2017, of the transitional provisions laid down in the STCW Convention, regulation I/15. 2 The Committee noted that a large number of certificates needed to be issued by certificate-issuing Parties confirming that their seafarers complied with the provisions of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention, and further noted that the provisions of regulation I/10 required Administrations to issue endorsements to masters, officers and radio personnel for service on their ships. 3 The Committee was particularly concerned about and regretted the fact that, so close to the end of the transitional period, seafarers in some States were reportedly unable to obtain certificates and/or the necessary endorsements required by regulation I/10 meeting the requirements of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention.4 The Committee, therefore, urged all concerned, including certificate-issuing Parties and Administrations, to do their utmost to ensure that seafarers were issued with the appropriate certificates and necessary endorsements.5 The Committee recognized that some seafarers on board ships may not yet hold their certificates or flag State endorsements meeting the 2010 Manila Amendments to the Convention and urged port State control authorities to take the above factors into consideration when taking action under the control procedures in article X and regulation I/4 of the STCW Convention. The Committee agreed that, in cases where a seafarer’s documentation complied with the requirements in force immediately before 1 January 2017, but was not in accordance with the requirements of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention, port State control authorities, until 1 July 2017, were recommended to take a pragmatic and practical approach during inspections and to notify the ships, seafarers and Administrations concerned accordingly.6 The Committee also recommended that Administrations should inform recognizedorganizations issuing ISM Code certification under SOLAS 74 that, until 1 July 2017, if aseafarer’s documentation was not in accordance with the 2010 Manila Amendments to theSTCW Convention, it would be sufficient to inform the Administration when assessingcompliance with the provisions of the ISM Code.7 Member States are invited to be guided accordingly and to bring the contents of thiscircular to the attention of all concerned, especially port State control authorities andrecognized organizations.
PK.10-BPSDMP tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Electro-Technical Officer dan Electro-Technical Rating tanggal 26 September 20116 telah ditetapkan dan disahkan untuk diikuti oleh seluruh Pelaut ETO-ETR pada 04 Oktober 2016. Detail dari isi PK.10-BPSDMP 2016 dapat di DOWNLOAD di bawah kanan Website ini.
UU No.15/2016 dapat didownload di link bawah CIMA baru saja menerima informasi yang dianggap penting untuk perkembangan maritime Indonesia yaitu Pengesahan UU No.15/2016 tentang pengesahan MLC 2006 atau lebih dikenal dengan nama UU Ketenagakerjaan Maritim 2006. Menurut Sekjen Capt. Gatot S.E MM. bahwa dengan terbitnya UU ini akan membawa perubahan mendasar bagi seluruh tatanan bisnis Manning Agency di Indonesia. Oleh karrena itu perlu disikapi dengan serius karena secara tidak langsung ada dampak sampingan atau konsekuensi logis dengan ditetapkan UU tersebut di Indonesia.Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah ini berarti Indonesia sudah Ratifikasi MLC 2006?. Untuk mengetahui lebih detail Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC 2006 oleh pemerintah RI, pihak CIMA akan menggelar Forum Diskusi pada Acara Rapat Umum Anggota dengan mengundang pihak Perhubungan Laut atau pihak berwenang lainnya dalam acara khusus tanggal 6 Desember 2016 bertempat di Sport Club Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk itu CIMA mengundang semua anggota wajib hadir pada acara tersebut, sehingga dapat langsung bertatap muka dan berdiskusi bersama mengenai konsekuensi logis dan apa saja hal yang perlu dipersiapkan bagi perkembangan perusahaannya. Sampai jumpa di ACARA Rapat Umum Anggota 2016 yang akan diselenggarakan tentative tanggal 6 Desember 2016 berlokasi di Sport Club Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Tanggal 22 Agustus 2016 CIMA mendapat Undangan Workshop MLC 2006 dari DEPNAKER Indonesia dan MOM Singapore yang di selenggarakan di Hotel Dafam Teras Jakarta. Pada kesempatan itu CIMA mengirimkan 3(tiga) peserta dari DPP Pusat yaitu Sdr Deddy Herfiandi, Saptawi dan Nestor Tacazily dengan harapan untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam workshop dan tentunya membawa hasil yang positif bagi perkembangan Manning Agent di Indonesia. Dari laporan peserta tujuan workshop tersebut adalah untuk studi banding terhadap MOM Singapore dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan RATIFIKASI MLC 2006 di Singapore. Dan salah satu peserta CIMA menyampaikan setelah pelaksanaan workshop bahwa “Proses Ratifikasi di Indonesia akan membawa konsekuensi perubahan dalam segala sisi regulasi ketenaga kerjaan, pengembangan sumber daya manusia / pelaut dan kesiapan industri perkapal “. Kesimpulan diatas dikuatkan juga dengan acara sharing pada Closing Day antara MPA singapore, Lloyd Register Singapore, Deperla, Depnaker / BNP2TKI, Depkes, INSA, CIMA dan KPI bahwa Ada keinginan dari semua peserta untuk Republik Indonesia meratifikasi MLC 2006 dan kedepannya akan kerja sama antar Departemen dan Instansi Asoisiasi terkait.Memang ini sebuah perjalanan yang cukup panjang namun harus dilakukan jika tidak ingin kita tersingkir dalam bisnis kepelautan. (cima/22/2016)