Kegiatan Terbaru

Berita & Kegiatan

Arsip kegiatan, berita, dan pertemuan internal CIMA — termasuk audiensi dengan instansi pemerintah, kunjungan anggota, kerja sama internasional, dan agenda industri maritim.

510 kegiatan

  • Kegiatan

    The Fisheries Project – ILO

    Rapat pada tanggal 24 Juni 2018 (16:30 – 20:00 Hrs) di Hotel Horisson, Bekasi Barat di ikuti oleh berbagai assosiasi: Gatot Cahyo Sudewo, SE,MM.TR (CIMA), Dr Tohana (ISMAA), Dr Imron (ASTUIN), A.Ilyas Pangestu (SPPI). Dalam rapat tersebut juga di hadiri oleh beberapa Perusahaan Manning Agent yang mengirim crew khusus untuk kapal-kapal ikan. Rapat tersebut di fasilitasi oleh EnCompass (salah satu konsultan yang di tunjuk ILO untuk mensukseskan “The Sea Fisheries Project”, yang mana hal ini sebagai tindak lanjut dari ILO Regional Meeting di Bali tgl. 27-28 Maret 2018. Dari EnCompass di hadiri Bp. George Martin Sirait, Phd dan Bu Yuni. Terkait dengan rencana pembentukan “Badan Kerjasama Regional di AsiaTenggara” yang salah satu fungsi adalah mengurangi permasalahan2 perdagangan manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dari pada rapat tersebut di atas adalah: 1. Mendengar pendapat dari assosiasi & perusahaan manning agent terkait dengan penting dan tidaknya badan tersebut terbentuk. 2. Hal2 yang penting di lakukan/tugas & kewenangan dari badan tsb 3. Tantangan2 yang mungkin di hadapi 4. Kemungkinan2 lain terkait dengan pertmasalahan, kendala serta efesiensi jika di perlukan. Kesimpulan dari hasil rapat: 1. Perlu adanya standarisasi dari Manning Agent (kontrak kerja / Perjanjian) 2. Law inforcement dari pemerintah yg terkait dengan fungsi pengawasan & koordinasi 3. K188 di berlakukan untuk kapal2 ikan ocean going Pertemuan selanjutnya dari EnCompas akan berkunjung/meeting dengan CIMA dikantor PT Sillo Bahari Nusantara pada hari Rabu 27 Juni 2018 jam 11:00 Hrs. (gt)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Pertemuan Reguler Bulan Mei sekalian BUKBER di PT. BSM

    Tanggal 5 Juni 2018, Sebelumnya tidak direncanakan pertemuan Reguler disaat Bulan Puasa karena takut lemes dan tidak ada aktifitas yg perlu diprioritaskan. Tapi ternyata ada satu pekerjaan yg perlu keputusan DPP dan segera diselesaikan yaitu berkaitan dengan PP Draft yang diajukan BNP3TKI dari Bali yang dikirim melalui CIMA wilayah Bali. Walaupun terlihat wajahnya pada layu dibulan puasa ini DPP tetap komitmen terhadap loyalitas organisasi. Apalagi hidangan BUKBER nya di kirim khusus dari jauh, ini gara-gara hidangan rumahan Pak Ferry yg sangat enak jadi akhirnya beliau didaulat sebagai seksi konsumsi khusus rapat. Hasil rapat reguler point tersebut diatas bahwa CIMA memberikan catatan khusus tentang dana deposit 1.5 milyar tidak bisa dibebankan pada pada Manning Agent karena pelaut sudah dicover secara penuh oleh Asuransi yg diatur oleh International dan pasal lainnya yg hampir sebagian besar mengacu pada PJTKI ditolak oleh CIMA. (dd)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Menghadiri Undangan Launching MBA MARITIME SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROGRAM

    Capt. Ferri ujung kiri wakil CIMA 28 May 2018, Hadiri di Launching MBA MARITIME SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROGRAM merupakan bentuk dukungan CIMA untuk perkembangan Maritime di Indonesia. Sebuah prestasi yang sangat bagus bagi PT. HUMPUS salah satu anggota CIMA telah menghadirkan suatu pendidikan Magister yang dilatar belakangi oleh Maritime.Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai Key Note Speaker “Menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan banyak Ahli dibidang Maritime Supply Chain karena berada pada kondisi kepulauan yang terbentang luas dari Sumatra sampai dengan Papua, dimana Perumahan dan Desa yang berjumlah ribuan memerlukan dukungan supply bahan pokok dan barang lainnya, yang tentunya tidak mampu didukung ketersediaannya hanya oleh lokasi / pulau setempat tapi pasti ada pergerakan dari dan/ke dari pulau tersebut. Yang mana menjadi salah satu kelebihan Negara kita dikelilingi lautan sehingga peranan Maritime menjadi penting” kata Bapak Menteri Eko Sandjojo, BSEE..,MBA. dalam sambutannya. Lebih mengejutkan lagi beliau merupakan salah satu Alumni dari IPMI institusi yang merupakan penyelenggara MBA Maritime Supply Chain Management Program ini. Pembicara lain sebanyak 4 pembicara juga menyoroti bahwa sesuai dengan Nawacita Presiden bahwa Indonesia akan menjadi Poros Maritime, sehingga dunia bidang kemaritiman ini akan terus berkembang. Jadi telah terjadi pergeseran Ekonomi di Indonesia dari Ekonomi Agraria, Ekonomi Industri dan kini Ekonomi kemaritiman yang seharusnya bisa terjadi di Indonesia. Dan kita tahu bahwa baru dekade saat ini Ekonomi kemaritiman disentuh untuk dibangkitkan menjadi pendukung Pendapatan Negara. (dd)

    Baca selengkapnya
  • Berita

    CIMA SEGERA BANGUN DATABASE PELAUT

    JAKARTA, MARITIM.Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dan banyak menempatkan pelaut di luar negeri setelah Filipina, namun belum memiliki data yang akurat. Untuk itu, Konsorsium Perusahaan Pengawakan Kapal atau CIMA (Consortium of Indonesian Manning Agencies) segera membangun data base pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri.Keinginan tersebut terdorong karena hingga kini belum ada data akurat bagi pelaut yang bekerja di dalam dan luar negeri. Cima perlu segera membuat data base pelaut sebagai pemetaan untuk memperluas kesempatan kerja pelaut Indonesia di luar negeri.Hal itu dikemukakan Ketua Umum DPP CIMA Gatot Cahyo Sudewo dalam ‘Gathering Cima’ di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (9/5). Forum bertajuk “Merajut Silaturahmi Memancangkan Cita-cita Cima Berjaya” ini dihadiri seluruh pengurus dan anggota, baik dari Jakarta, Bali maupun Batam.Gatot membenarkan adanya data base pelaut yang ada di Kementerian Perhubungan. Tapi data ini belum valid karena tidak sama dengan data di instansi lain atau yang dimiliki organisasi pelaut.Selain sebagai peta untuk memperluas kesempatan kerja pelaut di luar negeri, kata Gatot yang didampingi Sekjen CIMA Nestor Tacazily dan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Ferry Luntungan, data base ini juga penting untuk mengetahui jumlah pelaut sebenarnya yang bekerja di luar negeri, termasuk kontribusi devisa untuk negara. Baik pelaut yang bekerja di kapal niaga, kapal pesiar, maupun di kapal-kapal perikanan.Diperkirakan jumlah pelaut yang dikirim ke luar negeri sekitar 12.000 setahun. Ia optimis, ke depan angka ini bisa ditingkatkan seiring dengan menggeliatnya perekonomian dunia.Terkait pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Gatot mengatakan, CIMA telah menyerahkan konsep sebagai bahan pembuatan peraturan turunan UU PPMI, terutama yang berkaitan dengan perlindungan pelaut dan pelaku usaha. Konsep telah diserahkan kepada Kemnaker yang mendapat amanat UU PPMI untuk merumuskan sejumlah Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya.Berbagai masalahDi bagian lain, Gatot menegaskan akan mengatasi berbagai kasus yang menghambat penempatan pelaut ke luar negeri. Misalnya, adanya pungutan bagi pelaut yang akan ‘sign on’, mengurus paspor, atau pro kontra tentang pelaut harus memiliki CBA (Collective Bargaining Agreement) yang ditandatangani pemilik kapal (principle) dengan organisasi pelaut dan disahkan pemerintah. Terkait hal ini, Gatot menegaskan, dalam MLC (Maritime Labour Convention) yang telah diratifikasi pemerintah, CBA bukan sebagai mandatory (wajib). Tapi pemerintah (Ditjen Perhubungan Laut) justru menganggap sebagai wajib, dengan alasan untuk melindungi pelaut dan pelaku usaha. Pihak principal di luar negeri justru tidak mempersoalkan ada tidaknya CBA.“Ini (CBA) terus jadi masalah yang sampai sekarang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.Tentang adanya principal yang nakal seperti dikeluhkan pengusaha karena menangguhkan pembayaran fee yang menjadi haknya, Gatot mengatakan, masalah ini akan diselesaikan melalui asosiasi agen internasional (International Manning Agency Asoociation). Kelancaran pembayaran fee diharapkan akan dapat meningkatkan kerjasama dalam menempatkan pelaut Indonesia di luar negeri.Di sisi lain, menurut Gatot, CIMA juga akan melakukan pendekatan dengan Kedubes negara lain untuk kelancaran penerbitan visa bagi pelaut yang akan bekerja di luar negeri. Setelah dengan Kedubes Amerika Serikat (AS), pertemuan serupa juga akan dilakukan dengan kedutaan lainnya.Dalam pertemuan dengan Kedubes AS, Ketua I Bidang Eksternal Affairs DPP CIMA Deddy Herfiandi mengatakan, Kedubes minta agar pelaut Indonesia tidak melakukan jump ship (desersi) karena terbujuk janji-janji menggiurkan sehingga meninggalkan kapal saat berlabuh di AS.Jika ini banyak dilakukan oleh pelaut Indonesia, maka akan menghambat pelaut lainnya untuk memperoleh visa. Pasalnya, tindakan tersebut melanggar undang-undang keimigrasian di negara tujuan yang mengeluarkan visa, termasuk AS. “Memang ada, tapi tidak banyak pelaut Indonesia yang kabur,” sambung Deddy.Dalam waktu dekat, Gatot melanjutkan, CIMA akan meresmikan pembentukan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) di Bali dan Batam. Selain di dalam negeri, geliat CIMA kini juga semakin diakui dunia setelah hadir dalam pertemuan ILO di Bali beberapa waktu yang lalu. ***Purwanto.

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Pengukuhan Virtual Office CIMA

    Terlihat pataka baru dikanan rekan kita Tanggal 2 Mei 2018Terima kasih yang bisa kita ucapkan pertama kali ke Pak Ahmad Subaidi yang telah dengan baik hati berkenan untuk menyediakan salah satu ruang rapatnya menjadi “Virtual Office CIMA”. Dan dengan diletakkannya bendera merah putih berdampingan dengan pataka CIMA, maka resmi sudah CIMA memiliki virtual office yang diperkenankan untuk dipakai dalam kegiatan rapat khusus seperti acara diskusi dan evaluasi peraturan atau menerima tamu khusus yang membutuhkan performace bagi CIMA. Tentunya kebaikan ini tidak menjadi CIMA untuk terus disana, kami akan menata dan bercita-cita memiliki gedung sendiri sehingga DPP/ DPO periode ini mampu mewariskan kegenerasi penerus sebuah asset yang berharga dari Anggota untuk Anggota. Semoga! Acara Pengukuhan dilanjutkan dengan 2(Dua) acara penting yaitu 1) Penyusunan draft turunan UU No.18 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal dan 2) Penyusunan materi pertemuan dengan US Embassy tanggal 8 Mei 2018. Rapat Khusus dihadiri oleh Tim Adhoc sebagaimana terlihat dalam foto diatas. Selamat Bekerja!(dd)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Kunjungan ke US Embassy Mei 8, 2018

    Makan Sore stlh dari US Embassy Tanggal 8 Mei 2018Diawali dari pertemuan di PT. Delphine Comar tanggal 25 April 2018 Pa Deddy melemparkan ide untuk melakukan perkenalan ke US Embassy sebagai langkah perluasan network kerja CIMA dan khususnya PT. Ratu Oceania Raya yang telah menjadi mitra cukup lama dalam pengurusan C1D Visa. Permasalahan C1D Visa inilah yang akan menjadi batu loncatan Pak Deddy memperkenalkan CIMA ke US Embassy. Pengiriman surat permohonan visit dilayangkan 26 April 2018 dengan tema: Meet & Greet, ternyata respon dari pihak US Embassy sangat cepat tanggal 30 April 2018 sudah ada jawaban via email dan diberikan jadwal pertemuan tanggal 4 Mei Jam 13.00 WIB. Rekan DPP/ DPO sanga bersemangat dan langsung disebarkan ke jajaran DPP/DPO siapa yang dapat menghadiri acara tersebut bisa mendaftar dengan menyertakan foto copy KTP maklum masuk ke kantor US Embassy data diri harus jelas. Tapi jadwal tersebut mengalami perubahan menjadi tanggal 8 Mei 2018 dengan jam kunjungan yang sama jam 13.00, peserta juga dibatasi hanya 6(enam) orang. Dengan berbagai persiapan yang sudah disusun akhirnya Pak Gatot (Ketum), Pak Nestor (Sekjen), Pak Dedy (Internal Affair), Pek Ferry (DPO) dan Saya sendiri janjian langsung ketemuan didepan gedung US Embassy. Kami semua harus mengikuti protokoler yang ketat untuk bisa masuk tidak ada alat komunikasi dan komputer yang bisa dibawa masuk hanya kertas dan materi presentasi yang bisa dibawa. Disambut oleh Mrs Wiwid Nurwidyanti (Fraud Investigator) dan Rekannya kami menyusuri kegedung US Embassy berjalan kedalam ke ruang meeting khusus dan disana sudah ada Mr. Long T.Nguyen (First Secretary – Consul). Walau ruang meeting tersebut terlihat kaku dan tanpa ada hiasan yang berlebihan sehingga memperlihatkan bahwa mereka disana fokus untuk bekerja, keramahan dari MR. Long dan Mrs Wiwid mencairkan ke canggungan kita semua sehingga apa yang ingin kita sampaikan dari materi presentasi mengalir sangat lancar sehingga tepat 1,5 jam tidak terasa sudah kami lewati dan harus berpisah. Terima kasih atas keramahan US Embassy dan kami harap pertemuan ini akan terus menjadi hubungan yang salang menberikan manfaat bagi kedua belah pihak. See you and Success.(dd)

    Baca selengkapnya
  • Rapat Internal

    Rapat Reguler Bulanan di PT DELPHINE COMAR INDONESIA

    Selfie Wajib Peserta Rapat Reguler Tanggal 24 April 2018, Kini kita Rapat di PT. DELPHINE COMAR INDONESIA pimpinan Capt. Ferry A Luntungan dengan gedung yang megah dan bersih serta penyambutan yang hangat dari seluruh staf officenya terasa seperti lebih akrab. Rapat kali ini terasa istimewa karena dihadiri juga oleh perwakilan anggota dari Bali Pak Daniel dan rekannya selamat datang dan bergabung dalam rapat rutin. Acara dibuka seperti biasa selalu di buka dengan penjelasan Keamanan dan Keselamatan Kerja oleh pemilik perusahaan dan dilanjutkan pembacaan Agenda Rapat oleh Sekjen karena kebetulan Ketum belum bisa gabung karena pada saat bersamaan ada undangan Rapat Kerja di Perhubungan Laut. Dalam Rapat Bulanan ini ada beberapa butir penting yang dibahas yang pertama adalah Akte Perubahan CIMA dan Pengesahan Menhumkam sudah rampung yang akan dilanjutkan dengan pendaftaran Anggota Luar Biasa KADIN PUSAT. Kedua adalah penyusunan Draft Usulan Turunan UU No. 18/2018 masih dalam proses oleh Tim Hukum Capt Angga dan Tim yang diharapkan akhir bulan April ini sudah bisa difinalisasi dalam rapat bulan Mei depan. Ketiga kembali masalah Pelaut Mandiri yang menjadi sandungan bahkan kecemburuan pemegang SIUPPAK karena mereka bisa kirim pelaut tanpa harus susah berjuang memdapatkan SIUPPAK. keempat Rencana Gathering Anggota CIMA di Bintaro tgl 8 Mei 2018 dan OPEN HOUSE rekrutment pelaut yang menghadirkan seluruh Manning Agencies anggota CIMA. kelima persiapan JUKLAK pembukaan perwakilan CIMA di Indonesia Barat BALI dan timur BATAM akan segera dituntas dan sebagai penutup rapat adalah Rencana bulan Juli depan di Agendakan HALAL BI HALAL. (dd)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Menghadiri Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018

    Tanggal 24 April 2018 Indonesia sebagai negara Maritim dengan wilayah perairan yang sangat luas yang memiliki potensi geografis, demografis serta potensi sumber daya alam baik didarat maupu‘n dj perairan serta lautan diharapkan bernanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Dengan. potensi yang besar tersebut, maka visi pemerintah sebagai poros maritim dunia melalui program kegiatanyang tertuangdalam Nawacita maka perlu didukung semua pihak. Perhubungan Laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang terpadu guna mendukung program pemerintah mewujudkan poros maritirn, maka perlu upaya Pembangunan Transportasi Laut Yang Berkeadilan di Kawasan Terisolasi/Perbatasan /Terluar dengan harapan menjadi Kawasan Strategis salah satunya melalui penyediaan jasa transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan laut yang mengutamakan keselamatan, keamanan, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencakupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman;tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah dan efisien Sesuai lnstruksi Menteri Perhubungan Nomor lM.18 Tahun 2017 tcntang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017 maka Perhubungan Laut perlu melaksanakan langkah–langkah antara lain: 1. Mendorong pembangunan infrastruktur Transportasi dengan skema Pembiayaan lnvestasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) maupun skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan melakukan harmonisasi peraturan perundangan mengcnai investasi pembangunan infrastruktur, peningkatan SOM dan penerapan teknologi informasi. 2. Mengidentilikasi dan mengusulkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang layak dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta pihak swasta (private sector); 3. Mewujudkan terciptanya integrasi perencanaan transportasi, integresi jaringan prasarana transportasi, integrasi jaringan pelayanan transportasi, pengaturan pendanaan, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keselamatan dan keamanan serta lingkungan dan energi melalui Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS); 4. Melakukan deregulasi dan debirokratisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dalem rangka mendukung peningkatan daya saing nasional; 5. Melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel dan berkomunikasi menggunakan email resmi Kementerian Perhubungan dengan tetap memperhatikan safety, security, pelayanan dan menjunjung tinggi good governance; 6. Mela.kukan technical assiten yang dimulai dari tahap perencanaan. pelaksanaan sampai dengen pelaporan dan pengawasan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 7, Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menggunakan aplikasi e­ Monitoring Proyek Strategis Nasional; 8. Melakukan optimalisasi dalen1 pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mclaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan; dan 9. Membangun reputasi melalui pencapaian prestasi kerja serta komunikasi, sosialisasi dan desiminasi capaian pembangunan di sektor perhubungan. Guna mewujudkan hal-hal tersebut diatas diperlukan upaya untuk meningkatkan keselamatan, keamanan serta pelayanan sektor transportasi laut guna mewujudkan program Nawacita, maka diselenggarakan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 yang diikuti oleh para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan para Kcpala Unit Pelaksana Teknis (UPI’) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

    Baca selengkapnya
  • Berita

    Kunjungan ke PT. AWEIDHIA tanggal 17 April 2018

    Tanggal 17 April 2018, Kunjungan ke PT AWEIDHIA – OLDENDORFF CARRIERS adalah merupakan kunjungan wajib bagi anggota baru atau yang baru gabung kembali dengan tujuan mengawali silaturahmi antar pengurus dan anggota, sehingga dalam komunikasi selanjutnya tidak menjadi canggung. Tim pengurus disambut hangat oleh Ibu Iin dan Bapak Saladan Sanggola, pertanyaan pertama tim pengurus adalah kepenasaran PT. ACM ini dulu pernah menjadi anggota CIMA dan sekarang tertarik bergabung kembali dan jawaban kuncinya adalah di sponsori oleh Capt. Akhmad Subaidi yang mempromosikan CIMA baru. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Saladan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak dapat tercapai dengan bergabung di CIMA yang sekarang. Sebelum pulang ada pesan menarik dari Pak Saladan jika berkenan CIMA bisa mengadakan rapat di kantornya atau mengundang dalam acara pertemuan tukar pikiran. Baik Pak saya sampaikan ke Ketua Umum melalui sekjen agar Pak Saladan bisa aktif di organisasi. Kalau permasalahan kelihatannya hampir sama dengan Manning Agencies lainnya dan memang sedang kami perjuangkan untuk mengawal turunan UU No.18 ini lebih keberpihakan kepada Manning Agencies bukan menjadi objek yang harus patuh. Selamat bergabung (dd)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    CIMA mengikuti Seminar Nasional – Fraksi GOLKAR dan INNI di Gedung DPR Ruang KK 1 – 12 April 2018

    Tanggal 12 April 2018, CIMA Goes Parlement sudah saatnya CIMA terus berkiprah disegala aktifitas Nasional ungkapan itu yang mungkin cocok saat ini ditorehkan untuk organisasi nirlaba Consortium of Indonesian Manning Agencies (CIMA). Selangkah demi selangkah tekad untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan Organisasi CIMA di kembangkan dengan tujuan yang murni yaitu menjadi Mitra bagi Pemerintah dalam mengembangkan dan menyalurkan Pelaut Indonesia ke kancah dunia. Sama seperti tema Seminar Nasional “Konsepsi Strategis Pengembangan Potensi Maritim Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Poros Maritim Dunia Menuju 100 Th Kemerdekaan RI” yang digelar oleh Fraksi GOLKAR dan Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia yang dihadiri oleh Ketua DPR-RI Bpk Bambang Soesatyo, Menteri Perhubungan Bpk. Budi Karya Sumardi, Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Perindustrian yang mewakili, Adik Dewi Motik sebagai ahli Hukum Kemaritiman.Ruang Seminar yang kecil menjadi terasa cukup sesak terisi oleh para peserta ditambah dengan ikut serta para calon taruna dari sekolah STIP dan STIMAR, sehingga menambah semangat audiens disaat sesi tanya jawab yang berlomba untuk menyampaikan pertanyaan bahkan ada yang tidak bertanya tapi sekedar menyampaikan uneg-uneg dengan suara yang cukup bersemangat. Dengan banyaknya permasalahan kemaritiman yang disampaikan pada acara seminar nasional tersebut pengurus CIMA lebih bersemangat lagi untuk terus membangun organisasi lebih kuat lagi sehingga cita-cita menjadi mitra pemerintah yang handal tercapai. (dd)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Acara FGD dengan Kementerian Tenaga Kerja – Hotel Royal Kuningan Jakarta 23 Maret 2018

    Ketua CIMA Bpk Gatot Cahyo Sudewo SE, MMTr. diapit oleh Kepala Biro Hukum Setjen Kemenaker RI Bpk Budiman SH dan Kepala Bagian Hukum Dirjen Binapenta Bpk Diar Riga SH dalam acara penutup foto bersama.Seperti Judul Acara FGD tentang mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal arah diskusi terfokus pada legalitas tahapan perekrutan siapa yang merekrut dan bagaimana cara mencari awak kapal?, kemudian bagaimana cara penempatan?, apakah semua perusahaan bisa merekrut awak kapal? mungkin karena semua yang hadir disana dari biro hukum masing-masing direktorat di kemenaker sehingga keabsahan proses menjadi pokok utama diskusi. Ada sedikit pertanyaan mereka juga menanyakan tentang CIMA, apakah sih CIMA?, bagaimana kekuatan hukum bahkan sampai bertanya dasar hukum pendirian CIMA yg memang tidak ada dasar hukum tapi atas dasar kebersamaan penjelasan ketua umum saat itu agar kurang memuaskan mereka. tapi mungkin juga perlu dicari apa dasar hukumnya (lain waktu).Pertanyaan akhirnya mengarah pada perijinan untuk mendirikan “Manning Agent” pada diskusi itu mereka seperti yang diduga sebelumnya akan mengacu pada UU No.18 yaitu perijinan SIP3MI yang disamakan dengan perekrutan TKI, dengan tegas Ketua CIMA menyampaikan bahwa Manning Agent berbeda dengan penyalur TKI karena kita hanya melaksanakan perekrutan berdasarkan permintaan, maka jika kita kaitkan dengan yang ada pada UU No.18 kita masuk dalam kelompok perijinan untuk SIP2MI yaitu ijin perekrutan Pekerja Migran saja. apalagi jika kita dikenakan kewajiban deposito 1,5 milyar akan tutup semua Manning Agent, tegas Pak Gatot. Acara ditutup dengan foto bersama dan penyerahan kenangan berupa kalender meja dan bendara CIMA yang diterima dengan antusias. Bravo CIMA semoga terus berjaya. (dd)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Consultative Forum on Regional Cooperation against Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery at Sea 27-28 March 2018, Bali, Indonesia

    Conclusions on regional cooperation against human trafficking, labour exploitation and slavery at sea in Southeast AsiaThe Consultative Forum on Regional Cooperation against Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery at Sea, having met in Bali from 27 to 28 March 2018, adopts this Twenty-Eighth of March 2018 the following conclusions: Introduction1. Decent work and productive employment in the fishing sector are fundamental to ensuringeffective fishing operations, which themselves are critical to sustainable livelihoods andfood security. In Southeast Asia, the third largest contributor to global marine capturefisheries production in 2013, fishing is also important to the economy of the region.2. Decent work in the fishing sector is critical for achieving several Sustainable DevelopmentGoals (SDGs), including SDG 2 on zero hunger; SDG 8 on decent work and inclusive economicgrowth, in particular target 8.7; SDG 10 on reduced inequalities; and SDG 14 on life belowwater.3. Human trafficking for labour exploitation on board fishing vessels or other at-seaoperations has been identified as an issue of growing public concern in Southeast Asia.Almost all countries in Southeast Asia have ratified the Protocol to Prevent, Suppress andPunish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the UnitedNations Convention against Transnational Organized Crime. The ASEAN Convention againstTrafficking in Persons (ACTIP) which came into forced in 2017 is a manifestation of theregion’s commitment to combat all forms of human trafficking.Issues and challenges, and opportunities in combatting human trafficking, labourexploitation and slavery at sea4. Many of the region’s fishers are migrant fishers that work on vessels flagged to a countryother than their country of origin, and/or fish in waters far from home.25. There is significant diversity in the practices and operations of the fishing industry in the countries of Southeast Asia, including large-scale commercial fishing operations and small-scale fisheries. While many have good practices, some fishing operators and recruitment agencies are engaged in abusive practices that fall into the category of human trafficking and forced labour, and even practices of slavery. Abuses are sometimes also found in fish farming, land-based fish processing, and other parts of the seafood supply chain, including against women and children.6. Fishing is a hazardous occupation, with capture fisheries having among the highest incidence of occupational injuries and fatalities.1 Workers in commercial fishing operations face long working hours, dangerous weather conditions, and hazardous marine environments. Fishers on vessels live and work on board, often for extended periods in relatively confined spaces, and in isolation at sea far from help in terms of distance and time.7. Migrant fishers are particularly vulnerable and can face challenges not experienced by other fishers. Two major areas of risks are: first, deceptive and fraudulent practices during the recruitment and placement process; and second, exploitative working conditions on board the fishing vessels. Either, or together, these vulnerabilities can result in migrant fishers falling victim to human trafficking, subjected to forced labour or even slavery. In some cases, restriction on the right to freedom of association in host countries may also increase their vulnerability to abuses.8. While countries in Southeast Asia have made important efforts to regulate fishing operations, implementation and the imposition of sanctions are often challenging. Where inspections of fishing vessels are undertaken, they are often not coordinated nor combined to include inspections of working and living conditions of fishers and other relevant areas, which can create inefficiencies, disrupt fishing operations, and lead to loss of opportunities to combat human trafficking and labour exploitation.9. At national level, there is often a lack of coordination among government agencies that are mandated to regulate areas that are directly or indirectly relevant to the protection of fishers including migrant fishers. The regulation of fishing licenses, vessel licenses, working conditions, labour migration, and efforts to combat human trafficking including interdiction of vessels are often dispersed among multiple agencies with distinct mandates. At national level, coordination between government agencies and an integrated approach to the protection of fishers, including migrant fishers, is necessary.10. At national level, there is sometimes a lack of appropriate labour protections for fishers, or weak inspection and enforcement regimes. There are also sometimes a lack of complaints mechanisms or a system of investigation and response to such complaints.11. At national level, there is also sometimes a lack of understanding on how port State and coastal State jurisdiction can be used to enforce labour laws. There is a need to strengthen the exercise of port State and coastal State jurisdiction for the enforcement of labour laws.1 ILO. 2017. Tripartite Meeting on Issues Relating to Migrant Fishers. p 4.312. The transnational nature of migrant fisher’s work in commercial fishing also poses challenges to effectively addressing abuses. Fishers can be recruited from their home countries, taken to a port of embarkation on a vessel often in a second country, and onto fishing vessels which may be owned by an entity based in a third country and flagged to a fourth country. In addition, the fisher may not be directly employed by the fishing vessel owner, but by a manning agency. The fishing vessel itself may pass through the waters of one or more other countries, and may land its catch or port at yet another country. While flag States have primary jurisdiction over a fishing vessel while it is at high seas, some flag States are unwilling or unable to enforce its jurisdiction and control.13. There is an urgent need to identify and investigate problems and root causes of abuses of the rights of fishers. In particular, the challenges related to international recruitment and placement of migrant fishers need to be addressed. The role of informal labour brokers must be investigated and regulated.14. There is a need for better data management and information sharing on the numbers of migrant fishers, their problems, and where abuses take place. However, the need for data and information should not be cause for delay in taking immediate and effective action to address abuses.Recommendations for future action to improve cooperation to combat human trafficking, labour exploitation and slavery at sea15. Governments, workers and employers in the fishing sector, should establish

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Kunjungan PT. Royal Bali Internusa dan PT. Ratu Ocenia Raya Bali

    Tanggal 26 Maret 2018 ‘Perjalanan marathon di BALI sangat berkesan ternyata mereka anggota CIMA yang baru sangat antusias menerima tim survey saya dan Ketua Umum Gatot Cahyo Sudewo SE, MMTr. dijadwalkan tiba di Bali jam 10.35 ternyata molor baru berangkat 12.00 jadi tiba di Bali jadi terlambat tapi salut ke Bapak Daniel dari PT. Royal Bali Internusa dengan setia menunggu, terima kasih Pak Daniel. Perjalanan pertama menuju Kantor PT. Royal Bali Internusa bertemu dengan Pak I Gede Sumitra Adyana yang dari perbincangan yg hangat kedua Pakar ini sangat menguasai permasalahan Manning Agencies khususnya Bidang Kapal Pesiar. setelah makan siang kami melanjutkan perjalanan ke PT. Ratu Oceania Raya Bali cukup jauh dan macet berat sehingga tim harus meminta maaf sekali lagi kepada Bapak I Nengah Yasa Adi Susanto SH. MH. CHT yang setia juga menunggu kedatangan tim walaupun demikian kita sudah mengenal Budaya Bali dengan keramahan dan senyumnya kekecewaan tersebut cepat sirna. Acara awal kita melakukan klarifikasi dokumen yang kemudian di approved oleh Bapak Ketua Umum yang dilanjutkan penyerahan bendera dan kalender CIMA sebagai tanda bahwa PT. Ratu Oceania Raya Bali sah menjadi anggota ke 0146/DPP-CIMA/III/2018. Sertifikat menyusul. Perbincangan juga membahas kendala yang dihadapi hampir sama sebetulnya permasalahannya, namun tetap kami catatan sebagai sebuah masukkan yang akan di bawa dan diperjuangkan di pusat yaitu Pengawalan UU No.18 turunan jangan sampai Manning Agencies ini harus mengeluarkan deposite 1,5 Milyar dan Munculnya kembali KTKLN. Dengan terbentuknya 2(dua) anggota CIMA di Bali, maka secara AD/ART memenuhi persyaratan untuk terbentuknya DPW CIMA Bali yang akan bersamaan DPW CIMA Batam yang akan segera dikukuhkan legalisasinya dalam waktu dekat mungkin Bulan April yang akan datang, Bravo (dd)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Audensi bersama Dirkapel Bpk Ir Junaidi MM dan Kasubdit Kepelautan Capt. Dedtri Anwar

    Jumat, Tanggal 16 Maret 2018 Pertemuan dalam rangka AUDENSI Pengurus Pusat CIMA bersama Direktur Ditkapel Bapak Ir Junaidi MM dan Kasubditkapel Capt. Dedtri Anwar Foto bersama ditengah Bpk Gatot Cahyo Sudewo SE. MMTr. Dalam pertemuan tersebut banyak Permasalahan sekitar Anggota CIMA yang utamanya adalah kendala dalam pengurusan CBA dan SIUPPAK serta permasalahan lain sekitar teknis pensijilan dan banyaknya kapal asing di Batam masih secara full memakai tenaga asing padahal mereka sering parkir didaerah sekitar Batam. Disamping hal diatas disampaikan juga program kerja CIMA utamanya pengawalan Turunan UU No. 18 tentang Pekerja Migran Indonesia dan rencana Exhibition di Singapore dalam HR Summit Pebruari dan EUROPORT di Eropa November. (dd)

    Baca selengkapnya
  • Rapat Internal

    Rapat Reguler Bulan MARET 2018 di PT. TENAGA BARU NUANSA PERSADA

    21 Maret 2018Pertemuan Reguler Bulanan CIMA kali ini, pengurus yang ketempatan adalah Capt. Dhiemas M.MEng. selaku DPP pada Koordinator Departemen Cargo. Ruang rapat yg cukup luas di PT. Tenaga Baru Nuansa Persada tidak terasa penuh karena memang setiap pertemuan agak sulit untuk qurom 100% hadir, selalu ada saja Pengurus yang tidak bisa hadir karena kesibukan di perusahaan. Namun rapat terus harus berjalan dan menuntaskan solusi atau permasalahan yang dilayangkan oleh Anggota CIMA baik melalui email maupun WA langsung. Beberapa hal penting dalam pembahasan kali ini adalah Resume pertemuan dengan Direktur Ditkapel dengan topik kendala pengurusan SIUPPAK, kendala SIJIL di Bali yang sudah disolusikan, kendala Endorse COC: Management padahal dipekerjakan sebagai operational dituntaskan dengan penerbitan surat pengantar dari Pemerintah (Perla) dan banyak lagi. Sementara Internal CIMA sendiri sibuk dengan banyaknya undangan Narasumber di Singapore HR Summit PT. EBU, Kementerian Ketenagakerjaan FGD Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dengan Lembaga Ketenagakerjaan Swasta. Yang paling menarik adalah ada wacana mengikuti EUROPORT Exhibition menampilkan Performa Pelaut Negara Indonesia – di Eropa dengan sponsor PT. IOS Batam mudah2an jadi ya dan tambah sponsor lagi. (dd).

    Baca selengkapnya
  • Rapat Internal

    Rapat Reguler Bulanan CIMA lokasi di PT. Cipta Wira Tirta

    Rapat Reguler di PT. Cipta Wira Tirta 21 Pebruari 2018, Rapat Reguler Bulanan CIMA sekarang dilaksanakan di lokasi Kantor PT. Cipta Wira Tirta yang kebetulan juga baru diresmikan minggu lalu. Dihadiri oleh DPP/ DPO sebanyak 9 orang dari 14 orang yang berarti memenuhi Qorum suatu Rapat jika diperlukan memutuskan suatu keputusan yang strategis atau kebijakan perusahaan sebagai dasar landasan operasional perusahaan. Pada kesempatan ini topik yang hangat dibicarakan masih seputar pengawalan Turunan UU No.18 Capt. Ferry Luntungan dan Capt. Angga akan marathon menyiapkan usulan yang akan disampaikan ke Hubla terutama mengenai perubahan Permen No.84 yang operasionalnya memberatkan Manning Agent seperti: Pengurusan CBA dan Endorsement dokumen Prinsipal ke KBRI serta hal lain yang menjadi masalah Pelaut pada umumnya. Ada 2(dua) keputusan penting diputuskan dalam rapat ini; Pertama adalah Perubahan Susunan Pengurus Pusat, karena Pejabat yang dipilih tidak memenuhi persyaratan untuk didaftarkan pada Notaris. Kedua adalah dengan semngkin dikenalnya CIMA dan sudah mendapatkan “pengakuan” diman dalam surat Hubla selalu mendapat tembusan, mempengaruhi frequensi aktifitas Pengurus semakin meningkat dan mobilisasi semakin luas maka akan diterbitkan Surat keputusan Tarif Perjalanan Dinas Tahun 2018. Hal lain yang dibahas dan sangat PENTING adalah Rencana Pembentukan Pengurus Cabang Batam dan Bali dalam waktu dekat ini. Semoga CIMA terus berkembang dan semakin mendapat porsi yang positif sebaik mitra Pemerintah. (dd)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Kunjungan dalam Rangka Program “Office Visit” di PT. IOS dan PT. BIAS – Batam

    Pak Herry President Direktur PT. IOSdan Ibu Vivin sebe;ah kanan Ibu Lisa President Direktur PT. BIAS 22 Pebruari 2018,Merupakan pra syarat wajib setiap Anggota Baru untuk dilakukan “Office Visit” selain untuk menjadi ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga untuk bertukar pikiran permasalah yang dihadapi saat ini oleh Anggota Baru yang nantinya akan menjadi masukkan bagi Pengurus Pusat menyampaikan ke Pemerintah. Kunjungan ke Batam kali ini dilaksanakan oleh Pak Ketua Umum dan Pak Doddy kedua tempat PT. IOS dan PT. BIAS, Pagi hari pertama kali kami mengunjungi PT. IOS yang disambut langsung oleh Pak Herry selaku President Direktur dan Ibu Vivin. Waktu pertemuan dimanfaatkan untuk mengenal lebih jauh Bisnis yang dikelola oleh Pak Herry secara keseluruhan antara lain Bidang Shipyard, Dregging, Food Supplies dan banyak lagi kurang lebih ada 5 Perusahaan termasuk PT. IOS yg khusus menangani Manning Agent. Beberapa masalah krusial yang saat ini menjadi buah pikiran Pak Herry adalah banyaknya Kapal Asing yang Parkir disekitar Batam tapi memakai Crew Asing usulannya setidaknya Pemerintah Daerah mencoba membuat aturan setiap kapal yang Parkir lebih dari 3 bulan harus menempatkan minimal 1(satu) orang Crew Indonesia. Semua permasalahan tersebut menjadi catatan bagi Pengurus Pusat untuk ditindak lanjuti. Sesuai kesepakatan Hasil Rapat Pengurus tanggal 21 Pebruari 2018 di Jakarta, Ketua Umum CIMA menyampaikan tawaran untuk membentuk Dewan Pengurus Cabang CIMA – Batam dan Pak Herry menyambut tawaran tersebut, bahkan banyak ide beliau yang disampaikan pada saat diskusi topik ini. Salah satunya adalah Pak Herry setiap tahun selalu diundang untuk menghadiri Event International di Eropa dan Asia, beliau menawarkan CIMA untuk mengisi Seminar disana dan membuka Stand Pameran untuk lebih mengenalkan Pelaut Indonesia sebenarnya di Luar Negeri, karena banyak berita miring yang sering dijadikan acuan bagi Prinsipal untuk tidak memakai Pelaut Indonesia. Saat makan siang, dipertemukan dengan Ibu Lisa selaku President Direktur PT. BIAS dan Ibu Heity, yang selanjutnya kami bersama-sama mengunjungi kantor PT. BIAS melanjutkan pembicaraan awal tentang pembentukan DPC CIMA – Batam yang cukup hangat dan seru didasarkan ART CIMA memang sudah tercantum dalam pasal pembentukan Kantor Cabang untuk CIMA membuka DPC jika ada anggota minimal 2(Dua) Anggota yang memiliki SIUPPAK. Setelah berddikusi panjang lebar disepakati sebagai Ketua Cabang CIMA – Batam adalah Ibu Lisa dan Pak Herry sebagai Sekjen. Langkah berikutnya adalah tugas Dewan Pengurus Pusat akan segera menuntaskan persiapan pengukuhan DPC – Batam ini paling lambat awal April sudah siap di gelar Acara pengukuhan tersebut dengan Acara Utama adalah “Seminar” yang akan mengundang Gubernur Kepri dan pejabat lainnya yang peduli terhadap Pelaut Indonesia. Pertemuan berikutnya bersama Ibu Lisa bercerita tentang kegiatan bisnis yang digeluti ternyata sama juga memiliki beberapa lini usaha yang dikelola selama ini dan PT BIAS ini khusus menangani Manning Agent. PermasalahanPelaut dari sudut pandang Ibu Lisa di Batam ini adalah banyaknya Crew yang berlayar tanpa melalui Manning Agent, sehingga keberadaan Manning Agent di Batam tidak berdaya terhadap ulah para broker tersebut. Jadi harapan beliau perlu ada pengaturan tertentu yang akhirnya kesedaran pelaut untuk mencari pekerjaan via Manning Agent ini menjadi keharusan demi keterjaminan pekerjaan dan keselamatan serta keamanan keluarga. Hari sudah mulai meredup kembali seperti saat tim verifikasi ini berangkat dari jakarta, seakan memberitahukan bahwa perjalanan harus diakhir karena tugas di jakarta terus menanti. Selamat Rekan-rakan Batam terima kasih atas kehangatan keramahan penerimaan, kami atas nama seluruh DPP/ DPO Jakarta mengirim salam sukses. Sampai Jumpa di Acara Pengukuhan DPC – BATAM yang akan datang.

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Berita detail FGD bersama ILO Jakarta

    FGD (Focus Group Discussion) di selenggarakan oleh ILO (the International Labour Organization) Office Jakarta pada: Hari/Tanggal: Selasa / 20 Feb 2018, Jam: 09:00 – 12:00 Hrs,Tempat: Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin 22nd Floor, Jl. M.H.Thamrin Kav 03, Jakarta 10250. FGD di hadiri oleh 1. ILO National Project Officer Ms Among Resi 2. ILO Rep. (the researcher) Prof Vasco (Ahli Hukum Laut dari Universitas Lisboa, Portugal) 3. General Chairman CIMA Gatot Cahyop Sudewo, SE, MM.Tr 4. General Chairman ISMAA DR. Tohana, SE, MM 5. Head of Fisheries Div. APINDO Thomas Darmawan 6. Communication & Training Officer AP2HI Ilham Alhaq 7. Secretary General ASTUIN DR. Imron Natsir, MM FGD Objectives: The meeting aims to supports the study, with the specific objectives to: 1. Synthesize existing literature on C188 (Convention 188 – Convention Concerning Work In The Fishing Sector) gaps analysis in Indonesia 2. Identify the provisions of P29 (Protocol to Convention 29 – Protocol to the forces Labour convention, 1930, Adopted by the conference at its one hundred and Third ssseion, Geneva, 11 June 2014 that are already reflected in the law and Practice, as well as the provisions of P029 that would require changes to law and practice To ensure compliance 3. Highlight commonalities, if any, between Indonesia, Thailand, and the Philippines in Relation to existing law and practice

    Baca selengkapnya

Halaman 27 dari 29

Berita & Kegiatan — CIMA