EnglishIndonesian
EnglishIndonesian

National Meeting ILO – SEA FISHERIES Project 30 November 2017

  1. Home
  2. »
  3. Event
  4. »
  5. National Meeting ILO – SEA…
Proyek SEA FISHERIES:
Penguatan Koordinasi Untuk Menghapuskan Eksploitasi Tenaga Kerja dan Perdagangan
Orang di Sektor Perikanan di Asia Tenggara.
Tujuan:
Mengurangi perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja di perikanan dengan
Memperkuat koordinasi dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas usaha di
Tingkat national dan daerah.
Mitra Utama:
          Kementerian tenaga kerja, perikanan, lembaga penegak hukum, organisasi pekerja
Dan pengusaha, asosiasi industry, organisasi masyarakat sipil
          Institusi regional, pembeli international dan kelompok pengecer
          PBB dan Organisasi International
 
Jangka Waktu                    : 3 Tahun (April 2017 – Maret 2020)
Cakupan Geografis         : Asia Tenggara
National Meeting di selenggarakan oleh ILO Indonesia pada tgl. 30 November 2017
Di Hotel ARYADUTA Jakarta.
Meeting di hadiri oleh:
1.       Ms Maria Joao Vasquez (Officer In Charge, ILO Office for Indonesia and Timor Leste)
2.       Mr Hermano (Prime Secretary of the BNP2TKI)
3.       Mr Sujatmiko (Deputy for Women and Child Protection Coordinating Ministry for
Human Development and Culture)
4.       ILO Office Jakarta (Among Resi, Mi Zhou, Brandt Wagner)
5.       KETUM CIMA, ISMAA, ASTURIN dan Serikat Pekerja (KPI, SPPI)
6.       Kalangan Pemerintahan (Kemenaker, KKP)
7.       Mr Arif Havas Oegroseno (Deputy for Coordinating Minister of Maritime Sovereigny
Coordinating Ministry of Marine Affairs)
Diskusi di bagi dalam 3 (tiga) Group Discussion yaitu perwakilan dari pemerintah,pengusaha
Dan Serikat pekerja, Poin-poin diskusi:
 
1.       Isu dan tantangan dan peluang utama bagi Indonesia dalam memberantas kerja
paksa dan perdagangan orang di sector perikanan yang dapat di tangani melalui
koordinasi regional sebagai prioritas.
2.       Bagaimana koordinasi regional dapat menangani kepentingan Indonesia dalam
Isu, tantangan, dan peluang utama dalam koordinasi dan kerjasama antara
Pemerintah, pekerja, pengusaha, sektor swasta dan pemangku kepentingan lain di Indonesia
Dan di kalangan di negara-negara Asia Tenggara.
3.       Rekomendasi untuk peran Pemerintah Indonesia dalam mekanisme koordinasi
Regional
4.       Rekomendasi untuk struktur mekanisme koordinasi regional