Ringkasan kegiatan
Proyek SEA FISHERIES: Penguatan Koordinasi Untuk Menghapuskan Eksploitasi Tenaga Kerja dan Perdagangan Orang di Sektor Perikanan di Asia Tenggara. Tujuan: Mengurangi perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja di perikanan dengan Memperkuat koordinasi dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas usaha di Tingkat national dan daerah. Mitra Utama: – Kementerian tenaga kerja, perikanan, lembaga penegak hukum, organisasi pekerja Dan pengusaha, asosiasi industry, organisasi masyarakat sipil – Institusi regional, pembeli international dan kelompok pengecer – PBB dan Organisasi International Jangka Waktu: 3 Tahun (April 2017 – Maret 2020) Cakupan Geografis: Asia Tenggara National Meeting di selenggarakan oleh ILO Indonesia pada tgl. 30 November 2017 Di Hotel ARYADUTA Jakarta. Meeting di hadiri oleh: 1. Ms Maria Joao Vasquez (Officer In Charge, ILO Office for Indonesia and Timor Leste) 2. Mr Hermano (Prime Secretary of the BNP2TKI) 3. Mr Sujatmiko (Deputy for Women and Child Protection Coordinating Ministry for Human Development and Culture) 4. ILO Office Jakarta (Among Resi, Mi Zhou, Brandt Wagner) 5. KETUM CIMA, ISMAA, ASTURIN dan Serikat Pekerja (KPI, SPPI) 6. Kalangan Pemerintahan (Kemenaker, KKP) 7. Mr Arif Havas Oegroseno (Deputy for Coordinating Minister of Maritime Sovereigny Coordinating Ministry of Marine Affairs) Diskusi di bagi dalam 3 (tiga) Group Discussion yaitu perwakilan dari pemerintah,pengusaha Dan Serikat pekerja, Poin-poin diskusi: 1. Isu dan tantangan dan peluang utama bagi Indonesia dalam memberantas kerja paksa dan perdagangan orang di sector perikanan yang dapat di tangani melalui koordinasi regional sebagai prioritas. 2. Bagaimana koordinasi regional dapat menangani kepentingan Indonesia dalam Isu, tantangan, dan peluang utama dalam koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah, pekerja, pengusaha, sektor swasta dan pemangku kepentingan lain di Indonesia Dan di kalangan di negara-negara Asia Tenggara. 3. Rekomendasi untuk peran Pemerintah Indonesia dalam mekanisme koordinasi Regional 4. Rekomendasi untuk struktur mekanisme koordinasi regional



