Arsip kegiatan, berita, dan pertemuan internal CIMA — termasuk audiensi dengan instansi pemerintah, kunjungan anggota, kerja sama internasional, dan agenda industri maritim.
Makan Sore stlh dari US Embassy Tanggal 8 Mei 2018Diawali dari pertemuan di PT. Delphine Comar tanggal 25 April 2018 Pa Deddy melemparkan ide untuk melakukan perkenalan ke US Embassy sebagai langkah perluasan network kerja CIMA dan khususnya PT. Ratu Oceania Raya yang telah menjadi mitra cukup lama dalam pengurusan C1D Visa. Permasalahan C1D Visa inilah yang akan menjadi batu loncatan Pak Deddy memperkenalkan CIMA ke US Embassy. Pengiriman surat permohonan visit dilayangkan 26 April 2018 dengan tema: Meet & Greet, ternyata respon dari pihak US Embassy sangat cepat tanggal 30 April 2018 sudah ada jawaban via email dan diberikan jadwal pertemuan tanggal 4 Mei Jam 13.00 WIB. Rekan DPP/ DPO sanga bersemangat dan langsung disebarkan ke jajaran DPP/DPO siapa yang dapat menghadiri acara tersebut bisa mendaftar dengan menyertakan foto copy KTP maklum masuk ke kantor US Embassy data diri harus jelas. Tapi jadwal tersebut mengalami perubahan menjadi tanggal 8 Mei 2018 dengan jam kunjungan yang sama jam 13.00, peserta juga dibatasi hanya 6(enam) orang. Dengan berbagai persiapan yang sudah disusun akhirnya Pak Gatot (Ketum), Pak Nestor (Sekjen), Pak Dedy (Internal Affair), Pek Ferry (DPO) dan Saya sendiri janjian langsung ketemuan didepan gedung US Embassy. Kami semua harus mengikuti protokoler yang ketat untuk bisa masuk tidak ada alat komunikasi dan komputer yang bisa dibawa masuk hanya kertas dan materi presentasi yang bisa dibawa. Disambut oleh Mrs Wiwid Nurwidyanti (Fraud Investigator) dan Rekannya kami menyusuri kegedung US Embassy berjalan kedalam ke ruang meeting khusus dan disana sudah ada Mr. Long T.Nguyen (First Secretary – Consul). Walau ruang meeting tersebut terlihat kaku dan tanpa ada hiasan yang berlebihan sehingga memperlihatkan bahwa mereka disana fokus untuk bekerja, keramahan dari MR. Long dan Mrs Wiwid mencairkan ke canggungan kita semua sehingga apa yang ingin kita sampaikan dari materi presentasi mengalir sangat lancar sehingga tepat 1,5 jam tidak terasa sudah kami lewati dan harus berpisah. Terima kasih atas keramahan US Embassy dan kami harap pertemuan ini akan terus menjadi hubungan yang salang menberikan manfaat bagi kedua belah pihak. See you and Success.(dd)
Tanggal 24 April 2018 Indonesia sebagai negara Maritim dengan wilayah perairan yang sangat luas yang memiliki potensi geografis, demografis serta potensi sumber daya alam baik didarat maupu‘n dj perairan serta lautan diharapkan bernanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Dengan. potensi yang besar tersebut, maka visi pemerintah sebagai poros maritim dunia melalui program kegiatanyang tertuangdalam Nawacita maka perlu didukung semua pihak. Perhubungan Laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang terpadu guna mendukung program pemerintah mewujudkan poros maritirn, maka perlu upaya Pembangunan Transportasi Laut Yang Berkeadilan di Kawasan Terisolasi/Perbatasan /Terluar dengan harapan menjadi Kawasan Strategis salah satunya melalui penyediaan jasa transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan laut yang mengutamakan keselamatan, keamanan, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencakupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman;tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah dan efisien Sesuai lnstruksi Menteri Perhubungan Nomor lM.18 Tahun 2017 tcntang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017 maka Perhubungan Laut perlu melaksanakan langkah–langkah antara lain: 1. Mendorong pembangunan infrastruktur Transportasi dengan skema Pembiayaan lnvestasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) maupun skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan melakukan harmonisasi peraturan perundangan mengcnai investasi pembangunan infrastruktur, peningkatan SOM dan penerapan teknologi informasi. 2. Mengidentilikasi dan mengusulkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang layak dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta pihak swasta (private sector); 3. Mewujudkan terciptanya integrasi perencanaan transportasi, integresi jaringan prasarana transportasi, integrasi jaringan pelayanan transportasi, pengaturan pendanaan, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keselamatan dan keamanan serta lingkungan dan energi melalui Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS); 4. Melakukan deregulasi dan debirokratisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dalem rangka mendukung peningkatan daya saing nasional; 5. Melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel dan berkomunikasi menggunakan email resmi Kementerian Perhubungan dengan tetap memperhatikan safety, security, pelayanan dan menjunjung tinggi good governance; 6. Mela.kukan technical assiten yang dimulai dari tahap perencanaan. pelaksanaan sampai dengen pelaporan dan pengawasan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 7, Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menggunakan aplikasi e Monitoring Proyek Strategis Nasional; 8. Melakukan optimalisasi dalen1 pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mclaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan; dan 9. Membangun reputasi melalui pencapaian prestasi kerja serta komunikasi, sosialisasi dan desiminasi capaian pembangunan di sektor perhubungan. Guna mewujudkan hal-hal tersebut diatas diperlukan upaya untuk meningkatkan keselamatan, keamanan serta pelayanan sektor transportasi laut guna mewujudkan program Nawacita, maka diselenggarakan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 yang diikuti oleh para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan para Kcpala Unit Pelaksana Teknis (UPI’) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Tanggal 12 April 2018, CIMA Goes Parlement sudah saatnya CIMA terus berkiprah disegala aktifitas Nasional ungkapan itu yang mungkin cocok saat ini ditorehkan untuk organisasi nirlaba Consortium of Indonesian Manning Agencies (CIMA). Selangkah demi selangkah tekad untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan Organisasi CIMA di kembangkan dengan tujuan yang murni yaitu menjadi Mitra bagi Pemerintah dalam mengembangkan dan menyalurkan Pelaut Indonesia ke kancah dunia. Sama seperti tema Seminar Nasional “Konsepsi Strategis Pengembangan Potensi Maritim Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Poros Maritim Dunia Menuju 100 Th Kemerdekaan RI” yang digelar oleh Fraksi GOLKAR dan Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia yang dihadiri oleh Ketua DPR-RI Bpk Bambang Soesatyo, Menteri Perhubungan Bpk. Budi Karya Sumardi, Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Perindustrian yang mewakili, Adik Dewi Motik sebagai ahli Hukum Kemaritiman.Ruang Seminar yang kecil menjadi terasa cukup sesak terisi oleh para peserta ditambah dengan ikut serta para calon taruna dari sekolah STIP dan STIMAR, sehingga menambah semangat audiens disaat sesi tanya jawab yang berlomba untuk menyampaikan pertanyaan bahkan ada yang tidak bertanya tapi sekedar menyampaikan uneg-uneg dengan suara yang cukup bersemangat. Dengan banyaknya permasalahan kemaritiman yang disampaikan pada acara seminar nasional tersebut pengurus CIMA lebih bersemangat lagi untuk terus membangun organisasi lebih kuat lagi sehingga cita-cita menjadi mitra pemerintah yang handal tercapai. (dd)
Ketua CIMA Bpk Gatot Cahyo Sudewo SE, MMTr. diapit oleh Kepala Biro Hukum Setjen Kemenaker RI Bpk Budiman SH dan Kepala Bagian Hukum Dirjen Binapenta Bpk Diar Riga SH dalam acara penutup foto bersama.Seperti Judul Acara FGD tentang mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal arah diskusi terfokus pada legalitas tahapan perekrutan siapa yang merekrut dan bagaimana cara mencari awak kapal?, kemudian bagaimana cara penempatan?, apakah semua perusahaan bisa merekrut awak kapal? mungkin karena semua yang hadir disana dari biro hukum masing-masing direktorat di kemenaker sehingga keabsahan proses menjadi pokok utama diskusi. Ada sedikit pertanyaan mereka juga menanyakan tentang CIMA, apakah sih CIMA?, bagaimana kekuatan hukum bahkan sampai bertanya dasar hukum pendirian CIMA yg memang tidak ada dasar hukum tapi atas dasar kebersamaan penjelasan ketua umum saat itu agar kurang memuaskan mereka. tapi mungkin juga perlu dicari apa dasar hukumnya (lain waktu).Pertanyaan akhirnya mengarah pada perijinan untuk mendirikan “Manning Agent” pada diskusi itu mereka seperti yang diduga sebelumnya akan mengacu pada UU No.18 yaitu perijinan SIP3MI yang disamakan dengan perekrutan TKI, dengan tegas Ketua CIMA menyampaikan bahwa Manning Agent berbeda dengan penyalur TKI karena kita hanya melaksanakan perekrutan berdasarkan permintaan, maka jika kita kaitkan dengan yang ada pada UU No.18 kita masuk dalam kelompok perijinan untuk SIP2MI yaitu ijin perekrutan Pekerja Migran saja. apalagi jika kita dikenakan kewajiban deposito 1,5 milyar akan tutup semua Manning Agent, tegas Pak Gatot. Acara ditutup dengan foto bersama dan penyerahan kenangan berupa kalender meja dan bendara CIMA yang diterima dengan antusias. Bravo CIMA semoga terus berjaya. (dd)
Conclusions on regional cooperation against human trafficking, labour exploitation and slavery at sea in Southeast AsiaThe Consultative Forum on Regional Cooperation against Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery at Sea, having met in Bali from 27 to 28 March 2018, adopts this Twenty-Eighth of March 2018 the following conclusions: Introduction1. Decent work and productive employment in the fishing sector are fundamental to ensuringeffective fishing operations, which themselves are critical to sustainable livelihoods andfood security. In Southeast Asia, the third largest contributor to global marine capturefisheries production in 2013, fishing is also important to the economy of the region.2. Decent work in the fishing sector is critical for achieving several Sustainable DevelopmentGoals (SDGs), including SDG 2 on zero hunger; SDG 8 on decent work and inclusive economicgrowth, in particular target 8.7; SDG 10 on reduced inequalities; and SDG 14 on life belowwater.3. Human trafficking for labour exploitation on board fishing vessels or other at-seaoperations has been identified as an issue of growing public concern in Southeast Asia.Almost all countries in Southeast Asia have ratified the Protocol to Prevent, Suppress andPunish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the UnitedNations Convention against Transnational Organized Crime. The ASEAN Convention againstTrafficking in Persons (ACTIP) which came into forced in 2017 is a manifestation of theregion’s commitment to combat all forms of human trafficking.Issues and challenges, and opportunities in combatting human trafficking, labourexploitation and slavery at sea4. Many of the region’s fishers are migrant fishers that work on vessels flagged to a countryother than their country of origin, and/or fish in waters far from home.25. There is significant diversity in the practices and operations of the fishing industry in the countries of Southeast Asia, including large-scale commercial fishing operations and small-scale fisheries. While many have good practices, some fishing operators and recruitment agencies are engaged in abusive practices that fall into the category of human trafficking and forced labour, and even practices of slavery. Abuses are sometimes also found in fish farming, land-based fish processing, and other parts of the seafood supply chain, including against women and children.6. Fishing is a hazardous occupation, with capture fisheries having among the highest incidence of occupational injuries and fatalities.1 Workers in commercial fishing operations face long working hours, dangerous weather conditions, and hazardous marine environments. Fishers on vessels live and work on board, often for extended periods in relatively confined spaces, and in isolation at sea far from help in terms of distance and time.7. Migrant fishers are particularly vulnerable and can face challenges not experienced by other fishers. Two major areas of risks are: first, deceptive and fraudulent practices during the recruitment and placement process; and second, exploitative working conditions on board the fishing vessels. Either, or together, these vulnerabilities can result in migrant fishers falling victim to human trafficking, subjected to forced labour or even slavery. In some cases, restriction on the right to freedom of association in host countries may also increase their vulnerability to abuses.8. While countries in Southeast Asia have made important efforts to regulate fishing operations, implementation and the imposition of sanctions are often challenging. Where inspections of fishing vessels are undertaken, they are often not coordinated nor combined to include inspections of working and living conditions of fishers and other relevant areas, which can create inefficiencies, disrupt fishing operations, and lead to loss of opportunities to combat human trafficking and labour exploitation.9. At national level, there is often a lack of coordination among government agencies that are mandated to regulate areas that are directly or indirectly relevant to the protection of fishers including migrant fishers. The regulation of fishing licenses, vessel licenses, working conditions, labour migration, and efforts to combat human trafficking including interdiction of vessels are often dispersed among multiple agencies with distinct mandates. At national level, coordination between government agencies and an integrated approach to the protection of fishers, including migrant fishers, is necessary.10. At national level, there is sometimes a lack of appropriate labour protections for fishers, or weak inspection and enforcement regimes. There are also sometimes a lack of complaints mechanisms or a system of investigation and response to such complaints.11. At national level, there is also sometimes a lack of understanding on how port State and coastal State jurisdiction can be used to enforce labour laws. There is a need to strengthen the exercise of port State and coastal State jurisdiction for the enforcement of labour laws.1 ILO. 2017. Tripartite Meeting on Issues Relating to Migrant Fishers. p 4.312. The transnational nature of migrant fisher’s work in commercial fishing also poses challenges to effectively addressing abuses. Fishers can be recruited from their home countries, taken to a port of embarkation on a vessel often in a second country, and onto fishing vessels which may be owned by an entity based in a third country and flagged to a fourth country. In addition, the fisher may not be directly employed by the fishing vessel owner, but by a manning agency. The fishing vessel itself may pass through the waters of one or more other countries, and may land its catch or port at yet another country. While flag States have primary jurisdiction over a fishing vessel while it is at high seas, some flag States are unwilling or unable to enforce its jurisdiction and control.13. There is an urgent need to identify and investigate problems and root causes of abuses of the rights of fishers. In particular, the challenges related to international recruitment and placement of migrant fishers need to be addressed. The role of informal labour brokers must be investigated and regulated.14. There is a need for better data management and information sharing on the numbers of migrant fishers, their problems, and where abuses take place. However, the need for data and information should not be cause for delay in taking immediate and effective action to address abuses.Recommendations for future action to improve cooperation to combat human trafficking, labour exploitation and slavery at sea15. Governments, workers and employers in the fishing sector, should establish
Tanggal 26 Maret 2018 ‘Perjalanan marathon di BALI sangat berkesan ternyata mereka anggota CIMA yang baru sangat antusias menerima tim survey saya dan Ketua Umum Gatot Cahyo Sudewo SE, MMTr. dijadwalkan tiba di Bali jam 10.35 ternyata molor baru berangkat 12.00 jadi tiba di Bali jadi terlambat tapi salut ke Bapak Daniel dari PT. Royal Bali Internusa dengan setia menunggu, terima kasih Pak Daniel. Perjalanan pertama menuju Kantor PT. Royal Bali Internusa bertemu dengan Pak I Gede Sumitra Adyana yang dari perbincangan yg hangat kedua Pakar ini sangat menguasai permasalahan Manning Agencies khususnya Bidang Kapal Pesiar. setelah makan siang kami melanjutkan perjalanan ke PT. Ratu Oceania Raya Bali cukup jauh dan macet berat sehingga tim harus meminta maaf sekali lagi kepada Bapak I Nengah Yasa Adi Susanto SH. MH. CHT yang setia juga menunggu kedatangan tim walaupun demikian kita sudah mengenal Budaya Bali dengan keramahan dan senyumnya kekecewaan tersebut cepat sirna. Acara awal kita melakukan klarifikasi dokumen yang kemudian di approved oleh Bapak Ketua Umum yang dilanjutkan penyerahan bendera dan kalender CIMA sebagai tanda bahwa PT. Ratu Oceania Raya Bali sah menjadi anggota ke 0146/DPP-CIMA/III/2018. Sertifikat menyusul. Perbincangan juga membahas kendala yang dihadapi hampir sama sebetulnya permasalahannya, namun tetap kami catatan sebagai sebuah masukkan yang akan di bawa dan diperjuangkan di pusat yaitu Pengawalan UU No.18 turunan jangan sampai Manning Agencies ini harus mengeluarkan deposite 1,5 Milyar dan Munculnya kembali KTKLN. Dengan terbentuknya 2(dua) anggota CIMA di Bali, maka secara AD/ART memenuhi persyaratan untuk terbentuknya DPW CIMA Bali yang akan bersamaan DPW CIMA Batam yang akan segera dikukuhkan legalisasinya dalam waktu dekat mungkin Bulan April yang akan datang, Bravo (dd)
Jumat, Tanggal 16 Maret 2018 Pertemuan dalam rangka AUDENSI Pengurus Pusat CIMA bersama Direktur Ditkapel Bapak Ir Junaidi MM dan Kasubditkapel Capt. Dedtri Anwar Foto bersama ditengah Bpk Gatot Cahyo Sudewo SE. MMTr. Dalam pertemuan tersebut banyak Permasalahan sekitar Anggota CIMA yang utamanya adalah kendala dalam pengurusan CBA dan SIUPPAK serta permasalahan lain sekitar teknis pensijilan dan banyaknya kapal asing di Batam masih secara full memakai tenaga asing padahal mereka sering parkir didaerah sekitar Batam. Disamping hal diatas disampaikan juga program kerja CIMA utamanya pengawalan Turunan UU No. 18 tentang Pekerja Migran Indonesia dan rencana Exhibition di Singapore dalam HR Summit Pebruari dan EUROPORT di Eropa November. (dd)
Pak Herry President Direktur PT. IOSdan Ibu Vivin sebe;ah kanan Ibu Lisa President Direktur PT. BIAS 22 Pebruari 2018,Merupakan pra syarat wajib setiap Anggota Baru untuk dilakukan “Office Visit” selain untuk menjadi ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga untuk bertukar pikiran permasalah yang dihadapi saat ini oleh Anggota Baru yang nantinya akan menjadi masukkan bagi Pengurus Pusat menyampaikan ke Pemerintah. Kunjungan ke Batam kali ini dilaksanakan oleh Pak Ketua Umum dan Pak Doddy kedua tempat PT. IOS dan PT. BIAS, Pagi hari pertama kali kami mengunjungi PT. IOS yang disambut langsung oleh Pak Herry selaku President Direktur dan Ibu Vivin. Waktu pertemuan dimanfaatkan untuk mengenal lebih jauh Bisnis yang dikelola oleh Pak Herry secara keseluruhan antara lain Bidang Shipyard, Dregging, Food Supplies dan banyak lagi kurang lebih ada 5 Perusahaan termasuk PT. IOS yg khusus menangani Manning Agent. Beberapa masalah krusial yang saat ini menjadi buah pikiran Pak Herry adalah banyaknya Kapal Asing yang Parkir disekitar Batam tapi memakai Crew Asing usulannya setidaknya Pemerintah Daerah mencoba membuat aturan setiap kapal yang Parkir lebih dari 3 bulan harus menempatkan minimal 1(satu) orang Crew Indonesia. Semua permasalahan tersebut menjadi catatan bagi Pengurus Pusat untuk ditindak lanjuti. Sesuai kesepakatan Hasil Rapat Pengurus tanggal 21 Pebruari 2018 di Jakarta, Ketua Umum CIMA menyampaikan tawaran untuk membentuk Dewan Pengurus Cabang CIMA – Batam dan Pak Herry menyambut tawaran tersebut, bahkan banyak ide beliau yang disampaikan pada saat diskusi topik ini. Salah satunya adalah Pak Herry setiap tahun selalu diundang untuk menghadiri Event International di Eropa dan Asia, beliau menawarkan CIMA untuk mengisi Seminar disana dan membuka Stand Pameran untuk lebih mengenalkan Pelaut Indonesia sebenarnya di Luar Negeri, karena banyak berita miring yang sering dijadikan acuan bagi Prinsipal untuk tidak memakai Pelaut Indonesia. Saat makan siang, dipertemukan dengan Ibu Lisa selaku President Direktur PT. BIAS dan Ibu Heity, yang selanjutnya kami bersama-sama mengunjungi kantor PT. BIAS melanjutkan pembicaraan awal tentang pembentukan DPC CIMA – Batam yang cukup hangat dan seru didasarkan ART CIMA memang sudah tercantum dalam pasal pembentukan Kantor Cabang untuk CIMA membuka DPC jika ada anggota minimal 2(Dua) Anggota yang memiliki SIUPPAK. Setelah berddikusi panjang lebar disepakati sebagai Ketua Cabang CIMA – Batam adalah Ibu Lisa dan Pak Herry sebagai Sekjen. Langkah berikutnya adalah tugas Dewan Pengurus Pusat akan segera menuntaskan persiapan pengukuhan DPC – Batam ini paling lambat awal April sudah siap di gelar Acara pengukuhan tersebut dengan Acara Utama adalah “Seminar” yang akan mengundang Gubernur Kepri dan pejabat lainnya yang peduli terhadap Pelaut Indonesia. Pertemuan berikutnya bersama Ibu Lisa bercerita tentang kegiatan bisnis yang digeluti ternyata sama juga memiliki beberapa lini usaha yang dikelola selama ini dan PT BIAS ini khusus menangani Manning Agent. PermasalahanPelaut dari sudut pandang Ibu Lisa di Batam ini adalah banyaknya Crew yang berlayar tanpa melalui Manning Agent, sehingga keberadaan Manning Agent di Batam tidak berdaya terhadap ulah para broker tersebut. Jadi harapan beliau perlu ada pengaturan tertentu yang akhirnya kesedaran pelaut untuk mencari pekerjaan via Manning Agent ini menjadi keharusan demi keterjaminan pekerjaan dan keselamatan serta keamanan keluarga. Hari sudah mulai meredup kembali seperti saat tim verifikasi ini berangkat dari jakarta, seakan memberitahukan bahwa perjalanan harus diakhir karena tugas di jakarta terus menanti. Selamat Rekan-rakan Batam terima kasih atas kehangatan keramahan penerimaan, kami atas nama seluruh DPP/ DPO Jakarta mengirim salam sukses. Sampai Jumpa di Acara Pengukuhan DPC – BATAM yang akan datang.
FGD (Focus Group Discussion) di selenggarakan oleh ILO (the International Labour Organization) Office Jakarta pada: Hari/Tanggal: Selasa / 20 Feb 2018, Jam: 09:00 – 12:00 Hrs,Tempat: Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin 22nd Floor, Jl. M.H.Thamrin Kav 03, Jakarta 10250. FGD di hadiri oleh 1. ILO National Project Officer Ms Among Resi 2. ILO Rep. (the researcher) Prof Vasco (Ahli Hukum Laut dari Universitas Lisboa, Portugal) 3. General Chairman CIMA Gatot Cahyop Sudewo, SE, MM.Tr 4. General Chairman ISMAA DR. Tohana, SE, MM 5. Head of Fisheries Div. APINDO Thomas Darmawan 6. Communication & Training Officer AP2HI Ilham Alhaq 7. Secretary General ASTUIN DR. Imron Natsir, MM FGD Objectives: The meeting aims to supports the study, with the specific objectives to: 1. Synthesize existing literature on C188 (Convention 188 – Convention Concerning Work In The Fishing Sector) gaps analysis in Indonesia 2. Identify the provisions of P29 (Protocol to Convention 29 – Protocol to the forces Labour convention, 1930, Adopted by the conference at its one hundred and Third ssseion, Geneva, 11 June 2014 that are already reflected in the law and Practice, as well as the provisions of P029 that would require changes to law and practice To ensure compliance 3. Highlight commonalities, if any, between Indonesia, Thailand, and the Philippines in Relation to existing law and practice
29 January 2018,Peresmian kantor PT. CIPTA WIRA TIRTA.Mr Aditya Hanafi & Capt. Edy Sukandar di Perkantoran Tanjung Mas Raya Est. Blok B 1 No.17. Tanjung Barat. Jakarta 12530, turut hadir CIMA, KPI, DITKAPEL DEPHUB selain pihak Prinsipal NYK Capt. Shigeru Ezaki & Mr. Herman Pathania
Kunjungan Tim Peneliti Proyek SEA FISHERIES ILO Jakarta Mrs. Among Resi dan Mr Wayne di PT. HARINI DUTA AYU dimulai jam 10.00 tepat. Pembicaran awal menyangkut Surat ijin yang dikeluar oleh masing-masing Kementerian Ketenega kerjaan dan Perhubungan mana yang dipakai oleh Manning Agent Perikanan. Jika mengacu dengan tidak berlakunya lagi KTKLN maka, secara praktis semua Manning Agent termasuk Bidang Perikanan akan mengacu SIUPPAK. Sempat juga sedikit diskusi tentang dampaknya UU No. 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang sekarang sudah disahkan oleh DPR. Dijawab bahwa CIMA saat ini terus mengawal perkembangan PP – PMI ini dan sudah melakukan dua kali rapat pembahasan point yang akan diusulkan ke Kementerian terkait. Dijelaskan juga pihak ILO dalam project ini selain membahas bidang pelaut perikanan juga nanti akan memberikan masukkan dan model Perekrutan Tenaga Migran (pelaut) yang menurut mereka bisa berlaku di Asia Tenggara khususnya dan Worlwide secara umum. Akhir kunjungan Tim peneliti ILO dibawa keliling untuk melihat ruang pelatihan OBSERVER Kapal Ikan yg kebetulan sedang dilaksanakan oleh PT. HARINI DUTA AYU dengan instruktur dari Jepang langsung. Mereka sempat terkagum atas proses perekrutan yang dilakukan oleh PT. HARINI DUTA AYU, terakhir kami makan siang bersama bersama jajaran manajemen PT. HARINI DUTA AYU yang pada kesempatan itu Ibu Harini sempat bergabung bersama dalam acara makan siang tersebut. Selanjutnya Tim ILO sore itu langsung menuju ke Tegal dan Semarang untuk melakukan survey disana. Semoga apa yang jadi masukkan dari pihak CIMA dapat menjadi pertimbangan mereka. Pertemuan Nasional ILO akan dilaksanakan di Bali pada bulan Maret 2018.
Gatot Cahyo Sudewo (kelima dari kiri) foto bersama pengurus DPP CIMA lainnya seusai rapat perdana di kantor CIMA Jakarta. JAKARTA, MARITIM.Konsorsium Perusahaan Perekrutan Awak Kapal Indonesia (CIMA – Consortium of Indonesian Manning Agencies) menyatakan siap mengawal penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan regulasi lainnya dalam pelaksanaan UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Pengawalan penting untuk mencegah munculnya konflik kepentingan tertentu, sehingga implementasi UU PPMI tidak merugikan pelaut baik yang bekerja di kapal-kapal nasional maupun internasional.“Kalau terjadi konflik interest dan merugikan tenaga kerja pelaut dalam penyusunan PP tersebut, kita akan bicara langsung dengan pemerintah,” tegas Ketua Umum CIMA, Gatot Cahyo Sudewo, SE. MM, setelah mengadakan rapat pertama dengan para pengurus baru DPP CIMA di Jakarta, pekan lalu.Rapat perdana dewan pengurus baru dihadiri 80% dari pengurus yang terpilih. Empat pengurus tidak bisa hadir dan sudah mendapat ijin dari ketua umum. Berbeda dari pengurus lama, hampir seluruh pengurus baru CIMA diisi oleh kalangan muda. Pengukuhan pengurus baru dengan menyematkan pin berlogo CIMA, mewarnai seremonial yang disesuaikan dengan gaya zaman now.“Harapannya akan memberikan nuansa dan warna baru bagi perkembangan organisasi CIMA di masa mendatang,” kata Gatot.Gatot Cahyo Sudewo (Presdir PT Sillo Bahari Nusantara), terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum CIMA periode 2018-2022 dalam RUA (Rapat Umum Anggota) ke-IX pada 23 November 2017 di Jakarta.Selanjutnya, melalui tim formatur yang diketuai Gatot, terbentuk susunan DPP CIMA sebagai berikut: Sekretaris Jenderal Nestor Tacazily, Wakil Sekjen Capt. EdySukandar, Bendahara Umum Merry Ester Simanjuntak dan wakilnya Nebula Tacazily. Ketua Bidang Hubungan Luar (Organisasi dan Antar Lembaga) Deddy Herfiandi, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kepelautan Capt. Akhmad Subaidi, Ketua Bidang Hukum Angga Luthfi Eldriant, MM.Sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi adalah Capt. Ferry A. Luntungan, Capt. Arthur Max Waroka dan Retno S. Wattimena. Sedangkan Sumardi memimpin Departemen Kapal Ikan, Mayang Anggini untuk Departemen Kapal Pesiar, Capt. Herman memimpin Departemen Kapal Offshore, dan R. Adhimaskin Kusuma Wardani untuk Departemen Kapal Tanker/Cargo.Harus bangkitLebih jauh Gatot mengatakan, pengawalan penyusunan PP PPMI merupakan salah satu program kerja CIMA tahun 2018 yang ditetapkan dalam rapat perdana tersebut. Program kerja lainnya, mempercepat penambahan anggota baru, khususnya bagi Manning Agencies yang sudah memiliki SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal). Saat ini anggota CIMA tercatat 42 perusahaan.Selain itu, membangun sistem data base pelaut bagi internal CIMA dan jika memungkinkan akan dikembangkan penhgunaannya secara nasional. Selanjutnya, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan asosiasi sejenis lainnya, seperti Asosiasi Manning Agency di Asia.Dalam kesempatan itu, Gatot menekankan, CIMA yang tahun lalu hampir ‘mati suri’, kini harus bangkit kembali menempatkan diri sebagai organisasi yang memiliki kontribusi nyata pada negara dan bangsa.Untuk itu, anggota CIMA harus meningkatkan profesionalisme agar terus dapat menguasai dan mempertahankan pangsa pasar dan peluang kerja kepelautan di dalam maupun luar negeri. Sehingga mampu menghadapi persaingan dengan negara lainnya di era globalisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan devisa bagi negara.Gatot juga berupaya membereskan internal organisasi secara utuh. Antara lain pembenahan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) yang tahun lalu terbengkalai, dengan menambah beberapa pasal untuk anggota kehormatan. Pembenahan AD/ ART diharapkan bisa selesai akhir Januari 2018.Di sisi lain, CIMA juga mengedepankan masalah hukum. “Kita sengaja menempatkan orang muda yang enerjik dan menguasai masalah hukum, khususnya hokum kepelautan. Apalagi dengan terbitnya UU PPMI yang notabene menempatkan pelaut setara dengan pekerja migran lainnya,” tegas Gatot Cahyo Sudewo.***Purwanto.
Proyek SEA FISHERIES: Penguatan Koordinasi Untuk Menghapuskan Eksploitasi Tenaga Kerja dan Perdagangan Orang di Sektor Perikanan di Asia Tenggara. Tujuan: Mengurangi perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja di perikanan dengan Memperkuat koordinasi dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas usaha di Tingkat national dan daerah. Mitra Utama: – Kementerian tenaga kerja, perikanan, lembaga penegak hukum, organisasi pekerja Dan pengusaha, asosiasi industry, organisasi masyarakat sipil – Institusi regional, pembeli international dan kelompok pengecer – PBB dan Organisasi International Jangka Waktu: 3 Tahun (April 2017 – Maret 2020) Cakupan Geografis: Asia Tenggara National Meeting di selenggarakan oleh ILO Indonesia pada tgl. 30 November 2017 Di Hotel ARYADUTA Jakarta. Meeting di hadiri oleh: 1. Ms Maria Joao Vasquez (Officer In Charge, ILO Office for Indonesia and Timor Leste) 2. Mr Hermano (Prime Secretary of the BNP2TKI) 3. Mr Sujatmiko (Deputy for Women and Child Protection Coordinating Ministry for Human Development and Culture) 4. ILO Office Jakarta (Among Resi, Mi Zhou, Brandt Wagner) 5. KETUM CIMA, ISMAA, ASTURIN dan Serikat Pekerja (KPI, SPPI) 6. Kalangan Pemerintahan (Kemenaker, KKP) 7. Mr Arif Havas Oegroseno (Deputy for Coordinating Minister of Maritime Sovereigny Coordinating Ministry of Marine Affairs) Diskusi di bagi dalam 3 (tiga) Group Discussion yaitu perwakilan dari pemerintah,pengusaha Dan Serikat pekerja, Poin-poin diskusi: 1. Isu dan tantangan dan peluang utama bagi Indonesia dalam memberantas kerja paksa dan perdagangan orang di sector perikanan yang dapat di tangani melalui koordinasi regional sebagai prioritas. 2. Bagaimana koordinasi regional dapat menangani kepentingan Indonesia dalam Isu, tantangan, dan peluang utama dalam koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah, pekerja, pengusaha, sektor swasta dan pemangku kepentingan lain di Indonesia Dan di kalangan di negara-negara Asia Tenggara. 3. Rekomendasi untuk peran Pemerintah Indonesia dalam mekanisme koordinasi Regional 4. Rekomendasi untuk struktur mekanisme koordinasi regional
23 November 2017,Kemeriahan Rapat Umum Anggota (CIMA) yang dilaksanakan pada Kamis Tanggal 23 November 2017 bertempat Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah membuahkan suatu kepercayaan baru bagi Organisasi Consortium of Indonesia Manning Agencies (CIMA) untuk terus mengembangkan Visi dan Misinya yaitu sebagai mitra pemerintah dalam menghimpun dan membina perusahaan pengawakan kapal. Dihadiri sebanyak 22 Anggota dan telah disahkan memenuhi persyaratan (quorum) untuk dilaksanakannya Rapat Umum Anggota ke IX. Dalam Acara tersebut juga disampaikan laporan pertanggung jawaban Ketua Umum H. Ubung Subur Kusrin (Alm) periode 2013 – 2017 yang disampaikan oleh Plt Gatot Cahyo Sudewo SE, MM.Tr. mengakhiri masa jabatannya. Hari itu menjadi lebih istimewa dengan berkenan hadirnya Direktur Perkapalan dan Kepelautan Bapak Capt. Junaedi. Dalam pengarahannya beliau sangat mengapresiasi terhadap kegiatan CIMA yang selama ini telah banyak memberikan masukkan bagi pemerintah. Banyak memang yang harus dibenahi di Kepelautan ini, namun dengan semangat terus membangun semua permasalahan yang ada bisa terselesaikan” ungkapnya. Beliau juga siap menerima jika ada hal yang perlu didiskusikan demi kemajuan pelaut Indonesia. Tidak banyak waktu beliau hadir di acara RUA CIMA ke IX tersebut, tapi kehadirinya sudah menjadi sebuah pengakuan bagi Orgnisasi CIMA bahwa keberadaannya saat ini lebih diperhatikan.Pemilihan Ketua Umum CIMA periode 2018 – 2022 berjalan lancar dan demokratis, yang akhirnya Forum sepakat untuk memilih Sdr Gatot Cahyo Sudewo SE, MM.Tr sebagai Ketua Umum CIMA yang baru periode 2018 – 2022, Selamat buat Bapak Gatot semoga CIMA kedepan dapat terus berkiprah sesuai dengan VISI dan MISInya. (Dod)
Tanggal 1 November 2017, Seperti yang telah direncanakan Hari ini Rabu Jam 13.00 Plt Ketua Umum Gatot Cahyo Sudewo, Ketua 2 Bidang Hubungan Internal Capt. Akhmad Subaidi M Mar, AFNI dan Director Executive Ir. Doddy Rachmansjah MM. berkenan memenuhi undangan Kasubdit PERLA Capt. DETRI untuk berbincang mengenai beberapa permasalahan yang terkait dengan Perekrutan dan Pengawakan Kapal khususnya permasalahan yang terjadi pada lingkungan anggota CIMA. Dalam sambutan awalnya Capt. DETRI menyampaikan beberapa kasus yang hangat saat ini adalah masalah Perbudakan Crew Kapal Ikan, Pemenuhan Hak Pelaut Perempuan yang sudah disampaikan dalam Surat Edaran yang baru lalu, dan masalah administrasi sekitar proses permohonan SIUPPAK yang masih banyak terkendala oleh keharusannya memiliki CBA dan endorsement Agreement Prinsipal oleh KBRI di negara bersangkutan. Permasalahan yang disampaikan beliau sudah juga terangkum dalam buku MATERI AUDIENSI CIMA – PERLA yang diterbitkan dalam rangka pertemuan ini. Pada kesempatan ini pula CIMA menyampaikan undangan kepada beliau untuk dapat hadir dalam Acara Rapat Umum Anggota CIMA ke IX tanggal 23 November 2017. Pembicaraan tidak hanya terbatas pada apa yang tercantum dalam Materi Audiensi CIMA namun juga membahas hal lain sekitar isu tentang rencana akan terbitnya undang-undang Tenaga Migran yang menurut beliau penyusunannya dilaksanakan secara marathon dan sudah hampir final dan sekarang posisinya ada pada pembahasan DPR. Apa itu UU Tenaga Migran hubungannya dengan Kepelautan dan Pengawakan antara lain adalah bahwa seluruh Pelaut dinyatakan sebagai Tenaga Migran dan akan diatur pengelolaannnya dibawah Kementrian Ketenagakerjaan, namun untuk masalah Teknis dan Kompetensi tetap ditangani dibawah Kementerian Perhubungan subdit Kepelautan dan Perkapalan. Bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Tenaga Migran ini kita akan tunggu waktunya nanti. (Dd)
Jakarta 2 November 2017, lokasi Gedung Menara Thamrin Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 – Jakarta 10250, Tel. +62 21 391 3112; Fax. +62 21 3983 8959, Email: jakarta@ilo.org; Website: www.ilo.org/jakarta. Sesuai dengan judul diatas CIMA diundang untuk menghadiri Hearing Meeting dalam rangka pembicaraan awal Permasalahan Pelaut Kapal Ikan. Meeting hari ini dari sisi pengusaha pengawakan crew kapal ikan di wakilkan oleh PT HARINI DUTA AYU yang mengirimkan crew khusus ke JEPANG. Pembicaraan diawali dengan pemaparan Objective dan Outcome yang ingin dihasilkan dari Project ini oleh Mrs Mi Zhou jabatan Project Manager dari Australia dan Mrs Among Pundhi Resi National Project Officer. Mereka juga memintta kita CIMA untuk menyampaikan apa saja temuan atau kendala selama ini yang dihadapai dalam penanganan Pelaut Kapal Ikan yang dipaparkan oleh perwakilan PT. HARINI DUTA AYU Capt Sumardi berdasarkan Pelaut Kapal Ikan Jepang. Dalam dengar pendapat tersebut tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan tapi lebih kearah penyampaian pesan bahwa ILO sedang melakukan kajian khusus tentang “SEA Fisheries: Strengthened Coordination to Combat Labour Exploitation and Trafficking in Fisheries in Southeast Asia” dan langkah ini akan ditindak lanjuti dalam pertemuan yang lebih Formal yang akan diadakan National Meeting pada tgl. 16 Nov 2017 di Jakarta. Meeting akan di hadiri oleh berbagai kalangan baik pemerintah, Maupun asosiasi2, pihak swasta yang bergerak di bidang pengawakan kapal2 ikan ke KOREA, TAIWAN, AFRICA or AMERIKA LATIN atau negara2 lainnya. Saya yakin pasti akan muncul berbeda2 masalah dan cara penanganannya. Dan kita CIMA mendapatkan undangan terbatas (hanya 2 orang dari CIMA), maka pada kesempatan ini kami berharap kerja sama kepada anggota yang menangani Pelaut Kapal Ikan lainnya untuk memberikan input terkait dengan masalah2 dalam pengiriman crew kapal ikan mis. Sertifikasi, Kompetensi, Kontrak kerja, Asuransi dan permasalahan di lapangan dll.
MN, Jakarta – Perkumpulan Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) beberapa waktu lalu menggelar diskusi tentang masalah pelaut Indonesia di gedung Aditya Aryaprawira, Kelapa Gading, Jakarta, (19/10). Diskusi yang dibuka oleh Ketua Dewan Pembina Pramarin, Ir. Adharta Ongkosaputra itu bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang melanda dunia kepelautan Indonesia saat ini. Dari masalah kwalitas pelaut baik kemampuan bahasa maupun teknis hingga masalah rekruitmen oleh perusahaan-perusahaan pelayaran menjadi pokok bahasan dalam diskusi tersebut.Benturan antar peraturan di dalam negeri juga menjadi topik hangat dalam diskusi yang dihadiri para komunitas pelaut, perusahaan pelayaran dan stakeholder terkait lainnya.“Kita harus mencari solusi yang akan kita sampaikan kepada pemerintah. Maka dari itu diskusi ini harus memutuskan solusi tersebut,” ujar Wakil Ketua Umum 10 Pramarin Bidang Pendidikan, pelatihan dan Pengembangan SDM, Capt. Asnar Sitompul yang memandu jalannya diskusi tersebut.Ia menyatakan perbaikan kurikulum dan silabus dalam dunia pendidikan pelaut juga menjadi sorotan Pramarin dalam memandang permasalahan pelaut saat ini. Dalam mewujudkan hal itu, Pramarin akan menggandeng stakeholder lainnya untuk membangun pelaut Indonesia yang berkwalitas.Capt. Akhmad Subaidi dari CIMA (Consortium Indonesian Manning Agency) mengulas kendala-kendala dalam manning yang sangat banyak saat ini, sehingga hal itu berdampak pada turunnya kepercayaan dunia internasional kepada pelaut Indonesia. Masih banyak kelemahan di PM 84 tahun 2013, yang justru mempersulit perusahaan untuk memberangkatkan pelaut ke luar negeri, dan juga tidak adanya kontrol dari pemerintah sehingga masih banyak perusahaan tanpa memiliki SIUPPAK dengan mudah dapat memberangkatkan pelaut ke luar negeri.” kata Capt. Akhmad Subaidi.Standart pelatihan pelaut yang sejatinya mengacu pada ketentuan STCW, baik pada kurikulum maupun metode pelatihannya, tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh training center. Kebanyakan yang terjadi adalah training center hanya memenuhi persyaratan administrasi dan memberikan sertifikat saja.Sehingga pelatihan tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk mendapatkan sertifikat, tanpa mempedulikan apakah pelaut telah memiliki pengetahuan kompetensi dan keterampilan yang layak yang sesuai dengan sertifikat yang dipegangnya.“Bukannya bertambah kwalitas pelaut Indonesia tetapi saat ini malah mengalami penurunan. Banyak lulusan-lulusan sekolah pelayaran kita yang belum siap bekerja di kapal. Masalah Bahasa juga masih menjadi kendala utama pelaut kita,” bebernya.Ia pun telah berkali-kali mengusulkan perbaikan kwalitas kepada pemerintah dalam hal ini BPSDM Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Laut, namun belum mendapat respons yang memuaskan.Menurutnya, ada kadet yang tidak pernah berlayar atau tidak memiliki masa layar yang cukup sesuai peraturan namun meraih ijazah bahkan menempati jabatan sebagai perwira di kapal. Banyak pemegang Certificate of Competency (COC) maupun Certificate of Proficiency (COP) sesuai dengan STCW Amandemen Manila 2010 tetapi tidak punya kwalitas.Kesempatan kerja di kapal-kapal asing sebenarnya besar sekali, masih banyak perusahaan asing meminta pelaut Indonesia, akan tetapi fakta di lapangan begitu sulitnya mendapatkan pelaut yang memenuhi syarat.“Mana ada perusahaan mau menyerahkan kapalnya yang begitu mahal harganya kepada pelaut yang tidak kompeten. Kita tidak kekurangan jumlah pelaut, yang benar adalah kita kekurangan pelaut yang berkwalitas,” tegasnya.Selanjutnya, tidak ada data yang valid untuk pelaut Indonesia, berapa jumlah pelaut Indonesia yang aktif, berapa jumlah perwira/rating, berapa jumlah yang bekerja di dalam negeri, dan berapa jumlah yang bekerja di luar negeri. CIMA mengungkapkan belum memiliki data pasti. “Dirjen Hubla pun pernah menanyakan itu kepada CIMA, loh seharusnya kan pemerintah lebih tahu,” selorohnya.Masalah kepelautan yang dibahas kemudian ialah soal adanya benturan antara Undang-undang BPJS dan Undang-undang Pelayaran terkait jaminan pelaut. Menurutnya, dengan adanya BPJS menjadi double charge bagi perusahaan.“Pelaut saat ini diwajibkan ikut BPJS Ketenagakerjaan, padahal segala tunjangan dan santunan perlindungan pelaut sudah diatur dalam PP 7/2000. Jadi ini kan menambah benturan peraturan yang ada,” tegasnya lagi.“Semua yang terkait dengan Perjanjian Kerja Laut itu sudah ditentukan dan wajib sesuai dengan standar minimum yang berpedoman kepada peraturan nasional dan internasional, termasuk yang berkaitan dengan jaminan sosial (asuransi) pelaut,” pungkasnya.Program BPJS Ketenagakerjaan yang ada saat ini jauh dari pemenuhan ketentuan yang ada di dalam PP 7/2000.Pramarin sendiri akan menampung semua masukan-masukan dari diskusi tersebut. Dan selanjutnya siap menjembatani antara stakeholder terkait dengan pemerintah untuk mencari formula terbaik demi kemajuan maritim Indonesia. (Adit/MN)
Kehadiran CIMA dan KPI di Kementerian Ketenagakerjaan merupakan upaya Asosiasi memperjuangkan Anggotanya dari permasalahan penerapan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaut. Tanggal 14 September 2017 Ketua II Capt. Akhmad Subaidi AFNI mewakili Ketua Umum beserta beberapa Dewan Pengurus dan anggota CIMA sementara Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang hadir Ketua KPI Capt. Hasudungan beserta jajaran dan anggotanya yang kesemuanya berjumlah 9 orang dterima oleh DIREKTUR JAMSOS Bapak Drs. Wahyu Widodo MM. beserta jajarannya. Keramahtamahan penerimaan kami menjadi awal diskusi yang cukup hangat namun serius membahas permasalahan BPJS Ketenagakerjaan.Awal mula penyebab diskusi ini adalah adanya operator BPJS Ketenagakerjaan yang mendatangi salahsatu Manning Agency dengan dengan menyampaikan surat yang isinya mewajibkan Pelaut yang direkrut oleh Manning Agency tersebut diwajibkan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.padahal setiap Pelaut yang berlayar keluar negeri sudah mendapatkan asuransi yang standard dari P&I yang secara besarannya lebih tinggi dari pertanggungan BPJS Ketenagakerjaan. Jelas hal ini menjadi sebuah ketidaknyamanan bagi pelaut karena harus mengeluarkan biaya tambahan. Dalam diskusi pihak CIMA dan KPI menyampaikan beberapa argumen dari Undang-undang dan Peraturan Perhubungan Laut yang selama ini dijadikan acuan, namun pihak JAMSOS juga menyampaikan latarbelakang pelaksanaan wajib BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-undang dan peraturan dari sudut ketenagakerjaan.Hasil Akhir diskusi masing-masing memberikan kesimpulan yang sama yaitu akan mencari jalan titik temu dari permasalahan ini agar ketidaknyamanan bagi pihak Asosiasi CIMA dan KPI mendapatkan solusi yang baik.Sementara Bagi Anggota CIMA dan KPI jika mengalami atau bertemu dengan pihak operator BPJS Ketenagakerjaan agar diarahkan untuk menghubungi Pengurus CIMA dan KPI. Dan Bagaimana kelanjutan penyelesaian masalah BPJS Ketenagakerjaan ini kita tunggu bersama dalam beberapa hari kedepan. Salam CIMA (dod)