Kegiatan Terbaru

Berita & Kegiatan

Arsip kegiatan, berita, dan pertemuan internal CIMA — termasuk audiensi dengan instansi pemerintah, kunjungan anggota, kerja sama internasional, dan agenda industri maritim.

439 dari 510 kegiatan

Bersihkan filter
  • Kegiatan

    Exploratory & Inaugural Meeting – THE NAUTICAL INSTITUTE Indonesia Branch

    NI Indonesia Branch: 1. Capt Syariful Alamsyah Lubis AFNI, AFRIN, IIMS, MBA – Branch Chairman 2. Capt Akhmad Subaidi, AFNI – Branch Secretary & Development Contact Kehadiran NI di Indonesia, Capt. Subaidi: 1. Memperluas jaringan Internasional untuk Pelaut Indonesia dan Praktisi Maritin, untuk meningkatkan kwalitas SDM Maritim, dengan memberikan informasi terbaru mengenai peraturan Internasional dan teknologi maritime. Dengan menjadi member Nautical Institute, maka pelaut Indonesia akan mendapatkan pengakuhan/recognition secara international, sehingga menjadi nilai tambah dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan pelayaran di luar negeri 2. Menjadi mitra Pemerintah untuk meningkatkan kwalitas pendidikan dan pelatihan pelaut, sehingga lembaga pendidikan pelaut di Indonesia bisa mendapatkan accreditasi internasional. 3. Dengan meningkatnya kwalitas SDM Maritim di Indonesia, maka pada akhirnya dapat meningkatkan sistim keselamatan pelayaran dan meningkatkan kinerja transportasi maritime. Sambutan dari Capt David (Duke) Snider FNI / President sbb: 1. Menyampaikan kinerja dan kompetensi the Nautical Institute UK 2. Acreditasi dan sertifikasi untuk Dynamic Positioning (1995 – 2015) sudah mencapai 5000 sertifikat. 3. The Nautical Institute “Strategic Plan 2016 – 2020” Tujuan dari hal tsb adalah untuk membantu NI dalam membuat perencanaan yang lebih baik dan berkelanjutan. 4. Keuntungan/benefits menjadi anggota NI sbb: – Pengakuan professional Maritime secara Internasional – Membantu meningkatkan professional kerja – Mengembangkan network, berbagi pengalaman melalui acara2 seminar – Membantu mendapatkan pekerjaan secara online dan mendapatkan NI bulletin bulanan. 5. NI – memberikan pelatihan dan sertifikasi pada lembaga diklat pelaut di dunia. Sambutan dari Capt Aldrin, M.Mar (KNKT): – Siap bersinergi untuk tingkatkan keselamatan transportasi di Indonesia – Mendukung dan menyambut gembira berdirinya NI Indonesia, yang mana di harapkan mampu meningkatkan kualitas dan standard pelaut – NI di harapkan menjadi Mitra KNKT dalam memperkuat dan melengkapi investigasi kecelakaan transportasi laut Peran CIMA dalam mendukung NI Indonesia adalah sbb: Sebagai perkumpulan perusahaan pengawakan kapal (CIMA), tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan hadirnya the Nautical Institute Indonesian Branch. Hal ini juga sebagai bentuk kepercayaan pihak luar negeri yang akan bekerja bersama-sama dalam membangun kekuatan maritime di Indonesia, Khususnya untuk peningkatan kualitas pelaut (SDM). Akreditasi dan sertifikasi dari NI UK kepada pelaut Indonesia (MNI – Members of Nautical Institute) akan memberikan nilai tambah (value added) kepada pelaut itu sendiri, dan memenuhi permintaan principal luar negeri khususnya untuk pelaut yang bekerja di Offshore Support Vessels (AHTS DP 1/2, PSV). Sebagai pelaku usaha di bidang pengawakan kapal, tentunya pihak2 yang terlibat khususnya Direksi/Manajerial Level perlu mendapatkan pengakuan secara Internasional sebagai Maritime Profesional yang ahli di bidangnya (AFNI). Hal ini sdh di tanyakan oleh Sekjend CIMA kepada President NI Capt. David (Duke) Snider. Kalau di kaitkan dengan 5(lima) klaster program prioritas dalam kebijakan kelautan Indonesia 1. Batas Maritim, Ruang Laut, Diplomasi Maritim 2. Industri Maritim dan konektivitas laut 3. Industri sumber daya alam dan jasa kelautan, serta pengelolaan lingkungan laut 4. Pertahanan dan keamanan laut 5. Budaya bahari Tentunya sector SDM (pelaut) yang professional dan berkualitas sangat di butuhkan dalam menunjang program tsb. NI Indonesia di harapkan bisa menjadi suatu lembaga yang dapat memberikan kontribusi buat pelaut Indonesia yang antara lain adalah: 1. Improving awareness of the human element in the maritime Industry 2. Improving competence and core skills 3. Promoting specialist skills 4. Marine Resource Management and Leadership issues 5. Countering the criminalization of seafarers

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    PK.10-BPSDMP-2016 tentang ETO-ETR

    PK.10-BPSDMP tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Electro-Technical Officer dan Electro-Technical Rating tanggal 26 September 20116 telah ditetapkan dan disahkan untuk diikuti oleh seluruh Pelaut ETO-ETR pada 04 Oktober 2016. Detail dari isi PK.10-BPSDMP 2016 dapat di DOWNLOAD di bawah kanan Website ini.

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan MLC 2006

    UU No.15/2016 dapat didownload di link bawah CIMA baru saja menerima informasi yang dianggap penting untuk perkembangan maritime Indonesia yaitu Pengesahan UU No.15/2016 tentang pengesahan MLC 2006 atau lebih dikenal dengan nama UU Ketenagakerjaan Maritim 2006. Menurut Sekjen Capt. Gatot S.E MM. bahwa dengan terbitnya UU ini akan membawa perubahan mendasar bagi seluruh tatanan bisnis Manning Agency di Indonesia. Oleh karrena itu perlu disikapi dengan serius karena secara tidak langsung ada dampak sampingan atau konsekuensi logis dengan ditetapkan UU tersebut di Indonesia.Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah ini berarti Indonesia sudah Ratifikasi MLC 2006?. Untuk mengetahui lebih detail Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC 2006 oleh pemerintah RI, pihak CIMA akan menggelar Forum Diskusi pada Acara Rapat Umum Anggota dengan mengundang pihak Perhubungan Laut atau pihak berwenang lainnya dalam acara khusus tanggal 6 Desember 2016 bertempat di Sport Club Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk itu CIMA mengundang semua anggota wajib hadir pada acara tersebut, sehingga dapat langsung bertatap muka dan berdiskusi bersama mengenai konsekuensi logis dan apa saja hal yang perlu dipersiapkan bagi perkembangan perusahaannya. Sampai jumpa di ACARA Rapat Umum Anggota 2016 yang akan diselenggarakan tentative tanggal 6 Desember 2016 berlokasi di Sport Club Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Workshop MLC2006 DEPNAKER Indonesia & MOM Singapore

    Tanggal 22 Agustus 2016 CIMA mendapat Undangan Workshop MLC 2006 dari DEPNAKER Indonesia dan MOM Singapore yang di selenggarakan di Hotel Dafam Teras Jakarta. Pada kesempatan itu CIMA mengirimkan 3(tiga) peserta dari DPP Pusat yaitu Sdr Deddy Herfiandi, Saptawi dan Nestor Tacazily dengan harapan untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam workshop dan tentunya membawa hasil yang positif bagi perkembangan Manning Agent di Indonesia. Dari laporan peserta tujuan workshop tersebut adalah untuk studi banding terhadap MOM Singapore dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan RATIFIKASI MLC 2006 di Singapore. Dan salah satu peserta CIMA menyampaikan setelah pelaksanaan workshop bahwa “Proses Ratifikasi di Indonesia akan membawa konsekuensi perubahan dalam segala sisi regulasi ketenaga kerjaan, pengembangan sumber daya manusia / pelaut dan kesiapan industri perkapal “. Kesimpulan diatas dikuatkan juga dengan acara sharing pada Closing Day antara MPA singapore, Lloyd Register Singapore, Deperla, Depnaker / BNP2TKI, Depkes, INSA, CIMA dan KPI bahwa Ada keinginan dari semua peserta untuk Republik Indonesia meratifikasi MLC 2006 dan kedepannya akan kerja sama antar Departemen dan Instansi Asoisiasi terkait.Memang ini sebuah perjalanan yang cukup panjang namun harus dilakukan jika tidak ingin kita tersingkir dalam bisnis kepelautan. (cima/22/2016)

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    CIMA Minta Menhub Permudah Penempatan Pelaut ke luar Negeri

    10 No. 915. Th. XVIII Maritim 02 – 08 Agustus 2016 Perkumpulan Konsorsium Perusahaan Pengawakan Kapa!yang semula bernama CIMA (Consorsium of Indonesian Manning Agencies) meminta Menteri Perhubungan yang barn, Budi Karya Sumadi, untuk mempermudah penempatan pelaut ke luar negeri.Beberapa peraturan Menhub yang menghambat penempatan pelaut Indonesia ke luar negeri perlu direvisi.“Permintaaan pelaut Indonesia keluar negeri cukup tinggi, tapi kita tidak dapat memenuhi seluruhnya karena terbentur aturan yang kadang sulit dilakukan perusahaan pengawakan kapal,” kata Ketua Umum OPP CIMA, Ubung S Kusrin, kepada Maritim di Jakarta, Jumat (29/7). Ia menyebut salah satu kendala dalam penempatan pelaut adalah Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) No. 84/2013 tentang Perekrntan dan Penempatan Awak Kapa!. Dalam permen itu disebutkan pernsahaan yang menempatkan pelaut ke luar negeri harus memiliki Surat Izin Usaha Perekrntan dan Penempatan Awak Kapa! (SIUPPAK) dari Kementerian Perhubungan. Salah satu syarat mendapatkan SIUPPAK, kata Ubung, perusahaan harus memiliki perjanjian keagenan dengan prinsipal di luar negeri yang disahkan oleh KBR! atau KJRI di negara yang bersangkutan. Hal ini banyak dikeluhkan karena tidak semua perusahaan memiliki perjanjian keagenan dengan prinsipal di luar negeri. Perwakilan RI di luar negeri juga tidak semuanya dapat mengendorse perjanjian tersebut, dengan alas an tidak memiliki kewenangan. Misalnya Korea, Taiwan, dan beberapa negara di Timur Tengah,termasuk Arab Saudi dan Uni EmiratArab.. “Untuk mengatasi hal ini, kita mengusulkan pengesahan tidak dilakukan di KBRI/KJRI, tapi cukup melalui notaris publik di negara yang bersangkutan,” kata Ubung yang didampingi Sekjen CIMA Gatot Cahyo Sudewo dan beberapa pengurus lainnya.Masalah lain yang juga jadi kendala, lanj ut Ubung, adalah kewajiban pernsahaan memilikimodal dasar Rp 3 miliar dan modal disetor Rp 750 juta. Ketentuan ini ditetapkan dalam Permenhub No.45/2015 yang diberlakukan efektif mulai Juni 2015. “Perusahaan yang belum memiliki izin dan akan mengajukan SIUPPAK harus memiliki bukti modal awal dan modal disetor. Tapi bagi yang sudah memiliki SIUPPAK sebelum terbitnya Permenhub itu, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam tiga tahun ke depan,” kata Gatot.Aturan ini, menurnt Ubung, sangat memberatkan pernsahaan yang umumnya tidak tergolong besar. Beda dengan perusahaan lain yang mengirim pelaut untuk kapal kanal besar sejenis HAL(Holand American Line). Ditinjau kembali Terkait soal ini, CIMA meminta Menhub Budi Karya Sumadi untuk meninjau kembali atau merevisi kedua peraturan tersebut. Sehingga penempatan pelaut ke luar negeriberjalan lancar, tidak mengalami hambatan. Menurnt Ubung, pernsahaan yang mengirim pelaut ke luar negeri mencapai ratusan, tapi yang terdaftar seb.agai anggota CIMA hanya 61 perusahaan. Sedangkan pernsahaan pengawakan kapal yang telah mendapat SIUPPAK, hingga saat ini tercatat 55 perusahaan. Ia memperkirakan, kalau setiap tahun satu pernsahaan mengirim 100 orang saja, maka dalam setahun sedikitnya 6.000 pelaut Indonesia dikirim ke luar negeri. Standar gaji pelaut di kapal-kapal niaga atau penumpang minimal 600 dolar AS/bulan, sedang untuk kapal ikan sekitar 350 dolar AS/ bulan. Menurut Ubung, posisi Indonesia dalam penempatan pelaut di luar negeri saat ini menurun drastis. “Kalau beberapa tahun sebelumnya kita masuk urntan kedua setelah Filipina, kini anjlok ke urutan lima,” ucapnya prihatin. Di sisi lain, Gatot Cahyo Sudewo mengatakan, dalam sejarah CIMA selama 30 tahun, baru tahun ini keberadaannya diakui oleh pemerintah. Pengakuan resmi itu diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 27 April 2016. Dalam surat keputusan yang ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Umum, Freddy Harris, nama CIMA bernbah menjadi Perkumpulan Konsorsium Pernsahaan Pengawakan Kapa!. Alasannya, organisasi dilarang menggunakan nama asosiasi, termasuk INSA. Dengan adanya pengakuan resmi, menurut, Ubung Kusrin meminta Kemenhub untuk mengakui keberadaan CIMA yang selama 30tahun telah banyak membantu pemerintah, khususnya dalam menyalurkan pelaut ke luar negeri. “Kemenhub perlu lebih banyak melibatkan CIMA dalam mernmuskan kebijakan, terutamadalam perekrutan dan penempatan awak kapal,” sambungnya. • Purwanto.

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    MAKSUD & TUJUAN KPPK / CIMA

    MAKSUD DAN TUJUAN PERKUMPULAN KPPK: a. sebagai mitra pemerintah dalam menghimpun dan membina perusahaan pengawakan kapal. b. sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme anggota serta menguasai, mempertahankan dan memperluas pangsa pasar dan peluang kerja kepelautan baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dapat bertahan dalam menghadapi persaingan dengan negara Maritim lainnya dalam era globalisasi, yang pada gilirannya dapat membantu memberikan devisa bagi Republik Indonesia. KEGIATAN PERKUMPULAN KPPK: a. Berpartisipasi aktif membantu pemerintah di dalam meningkatkan serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia khususnya Pelaut.b. Berperan serta dalam membina berbagai kegiatan dibidang keterampilan Pelaut Indonesia demi menunjang keberhasilan usaha dan pembangunan nasional.c. Membina serta meningkatkan kerja sama hubungan kemitraan antara pengelola perusahaan pengawakan kapal dan instansi pemerintah terkait serta organisasi lainnya. d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri.e. Memupuk dan meningkatkan kesadaran nasional dan patriotisme para pengusaha pengawakan kapal Indonesia sebagai warga negara yang merupakan aset nasional dalam meningkatkan serta mengembangkan dunia kepelautan. f. Memberikan pelayanan kepada perusahaan pengawakan kapal dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan keterampilan pelaut, serta manajemen perusahaan yang profesional.g. Mengajukan dan memperjuangkan saran-saran dan usul-usul para anggota kepada pemerintah atau lembaga-lembaga dan badan-badan lainnya dalam segala hal yang berguna bagi kepentingan usaha pengawakan dan pelaut Indonesia.h. Sebagai wadah untuk konsultasi menganalisa serta menyebarluaskan data dan informasi. FUNGSI DAN KEGIATAN PERKUMPULAN KPPK: 1. Fungsi perkumpulan KPPK untuk mewadahi pelaku usaha perekrutan dan penempatan awak kapal dan bersama-sama dengan organisasi yang ada dimasyarakat untuk memperjuangkan tenaga kerja pelaut yang berkeadilan dan berdaya saing serta ikut menyumbang peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. 2. Kegiatan Perkumpulan KPPK: a. Berperan aktif dalam rangka konsolidasi program nasional bidang kepelautan. b. Memajukan dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan para anggota perkumpulan agar dapat tumbuh dan terbina secara dinamis dan mantap guna tercapainya sasaran dalam penempatan pelaut Indonesia ke luar negeri. c. Menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah maupun peluang dan kesempatan usaha dibidang perekrutan dan penempatan awak kapal.d. Mengupayakan terselenggaranya pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan para anggota KPPK dan mitra kerja yang terkait dalam rangka mencapai program penempatan tenaga kerja pelaut.e. Mendorong pengusaha maupun mitra kerja lainnya agar meningkatkan sistem maupun fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi terwujudnya peningkatan mutu pelaut yang profesional sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO) dan STCW 1978 Amandemen Manila 2010.f. Membangun dan meningkatkan usaha pembinaan serta perlindungan baik untuk kepentingan anggota perkumpulan maupun pelaut khususnya.

    Baca selengkapnya
  • Kegiatan

    Arti Lambang CIMA

    Arti lambang CIMA sesuai AD/ART Berbentukkemudikapalyang terdiridari: 8 (delapan) jari-jari kemudi kapal artinya sebagai 8(delapan) penjuru angin Yang bermaknakewilayahanNegara KesatuanRepublikIndonesia yang Mengikatpersatuandankesatuanbangsa. Jangkar artinya kuat dan tidak tergoyahkan Bola dunia artinya berkiprahdi seluruh belahan dunia Warna hitam artinya keberanian, ketenangan, kekuatan dan teguh hati. Warna biru laut artinya warna samuderayang teguh, tenang dan rasional

    Baca selengkapnya

Halaman 25 dari 25

Berita & Kegiatan — Kegiatan — CIMA