23 November 2023 – Pekerjaan sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) di Indonesia maupun bekerja di luar negeri (migran) adalah pekerjaan dengan resiko tinggi. Terlebih dengan tempat kerja yang terisolasi dari daratan, membuat AKP yang bekerja di Indonesia maupun migran rentan terhadap exploitasi, kerja paksa maupun perbudakan modern. Pada tanggal 18 Mei 2022, diadakan workshop yang berjudul “Permasalahan ABK Indonesia dan Solusi Multi Stakeholder Terkait Peta Jalan Kesiapan Indonesia menuju ratifikasi Konvensi ILO C188”, Dalam workshop tersebut atas inisiatif bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diinisiasi pembentukan Tim Kecil yang beranggotakan 9 orang dari berbagai macam latar belakang, seperti serikat pekerja, asosiasi, organisasi masyarakat sipil dan juga pengusaha, baik yang berpusat di Jakarta maupun yang tersebar di berbagai daerah.
Sejak September 2022 hingga Mei 2023, Tim 9 ini telah melakukan penelitian ke berbagai daerah seperti wilayah Pantai Utara Pulau Jawa, Bitung, Aceh, dan Bali, guna memotret permasalahan yang terjadi khususnya pada Awak Kapal Perikanan. Hasil Penelitian tersebut maka tersusunlah rekomendasi untuk Peta Jalan: menuju Ratifikasi Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, 2007 (K188)” yang sudah di FGD-kan pada tanggal 15 April 2023 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Presiden), serikat pekerja, asosiasi, pengusaha, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan koalisi Tim 9. Salah satu kesimpulan FGD tersebut adalah perlunya menyusun peta jalan menuju aksesi Konvensi C.188
