Arsip kegiatan, berita, dan pertemuan internal CIMA — termasuk audiensi dengan instansi pemerintah, kunjungan anggota, kerja sama internasional, dan agenda industri maritim.
Tanggal 19/10/2018 PT. Ratu Oceania Raya yang Pimpinannya Bp. Deddy Herfiandi sebagai salah satu Ketua bidang External Affair – Hubungan Luar telah diwawancara secara khusus oleh tabloid eMaritim Bp. Purwanto yang isinya dapat dilihat pada link http://tabloidmaritim.com/index.php/2018/10/19/ratu-oceania-rayatargetkan-salurkan-3-000-pelaut-ke-kapal-pesiar-setiap-tahun/ (dd)
Tanggal 27 dan 28 September 2018 secara marathon Acara kunjungan yang terus tidak dapat dilaksanakan baik karena kesibukan Pengurus maupun pihak yang akan dikunjungi akhirnya dapat dituntaskan di bulan September 2018 ini. Pada kesempatan kunjungan pihak Pimpinan Perusahaan belum sempat bertemu karena adanya kesibukan mereka yang tidak dapat ditinggalkan. Namun Kami Tim Kunjungan cukup puas dengan keramahan perwakilan yang menerima kami saat kunjungan mudah-mudah2an dilain kesempatan khususnya di Bulan November saat acara Rapat Kerja Nasional CIMA bisa berkumpul bersama Anggota lainnya. (dd)
Tanggal 13 September 2018, Penyerahan sertifikat Anggota kepada pimpinan Dr. Koes Pranowo oleh Sekjen CIMA Nestor Tacazily.Dan kesempatan itu pula sebenarnya Hadir Capt. Budi Nugroho dan Capt. Dian Eko C.M.Mar. Pada kunjungan kali ini CIMA merasa mendapat kehormatan bertemu dengan Dr. Koes Pranowo yang sesungguhnya merupakan Senior kita karena beliau dulu sering ikut rapat sewaktu CIMA berkantor dipancoran dan ternyata juga satu angkatan dengan Pak Ubung (Alm) dan DPO Capt. Ferry Luntungan.Selamat datang dan selamat berkabung kembali, sehingga CIMA lebih kuat lagi dalam memperjuangkan aspirasi Pelaut Indonesia. (dd)
JAKARTA, MARITIM.Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dan banyak menempatkan pelaut di luar negeri setelah Filipina, namun belum memiliki data yang akurat. Untuk itu, Konsorsium Perusahaan Pengawakan Kapal atau CIMA (Consortium of Indonesian Manning Agencies) segera membangun data base pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri.Keinginan tersebut terdorong karena hingga kini belum ada data akurat bagi pelaut yang bekerja di dalam dan luar negeri. Cima perlu segera membuat data base pelaut sebagai pemetaan untuk memperluas kesempatan kerja pelaut Indonesia di luar negeri.Hal itu dikemukakan Ketua Umum DPP CIMA Gatot Cahyo Sudewo dalam ‘Gathering Cima’ di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (9/5). Forum bertajuk “Merajut Silaturahmi Memancangkan Cita-cita Cima Berjaya” ini dihadiri seluruh pengurus dan anggota, baik dari Jakarta, Bali maupun Batam.Gatot membenarkan adanya data base pelaut yang ada di Kementerian Perhubungan. Tapi data ini belum valid karena tidak sama dengan data di instansi lain atau yang dimiliki organisasi pelaut.Selain sebagai peta untuk memperluas kesempatan kerja pelaut di luar negeri, kata Gatot yang didampingi Sekjen CIMA Nestor Tacazily dan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Ferry Luntungan, data base ini juga penting untuk mengetahui jumlah pelaut sebenarnya yang bekerja di luar negeri, termasuk kontribusi devisa untuk negara. Baik pelaut yang bekerja di kapal niaga, kapal pesiar, maupun di kapal-kapal perikanan.Diperkirakan jumlah pelaut yang dikirim ke luar negeri sekitar 12.000 setahun. Ia optimis, ke depan angka ini bisa ditingkatkan seiring dengan menggeliatnya perekonomian dunia.Terkait pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Gatot mengatakan, CIMA telah menyerahkan konsep sebagai bahan pembuatan peraturan turunan UU PPMI, terutama yang berkaitan dengan perlindungan pelaut dan pelaku usaha. Konsep telah diserahkan kepada Kemnaker yang mendapat amanat UU PPMI untuk merumuskan sejumlah Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya.Berbagai masalahDi bagian lain, Gatot menegaskan akan mengatasi berbagai kasus yang menghambat penempatan pelaut ke luar negeri. Misalnya, adanya pungutan bagi pelaut yang akan ‘sign on’, mengurus paspor, atau pro kontra tentang pelaut harus memiliki CBA (Collective Bargaining Agreement) yang ditandatangani pemilik kapal (principle) dengan organisasi pelaut dan disahkan pemerintah. Terkait hal ini, Gatot menegaskan, dalam MLC (Maritime Labour Convention) yang telah diratifikasi pemerintah, CBA bukan sebagai mandatory (wajib). Tapi pemerintah (Ditjen Perhubungan Laut) justru menganggap sebagai wajib, dengan alasan untuk melindungi pelaut dan pelaku usaha. Pihak principal di luar negeri justru tidak mempersoalkan ada tidaknya CBA.“Ini (CBA) terus jadi masalah yang sampai sekarang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.Tentang adanya principal yang nakal seperti dikeluhkan pengusaha karena menangguhkan pembayaran fee yang menjadi haknya, Gatot mengatakan, masalah ini akan diselesaikan melalui asosiasi agen internasional (International Manning Agency Asoociation). Kelancaran pembayaran fee diharapkan akan dapat meningkatkan kerjasama dalam menempatkan pelaut Indonesia di luar negeri.Di sisi lain, menurut Gatot, CIMA juga akan melakukan pendekatan dengan Kedubes negara lain untuk kelancaran penerbitan visa bagi pelaut yang akan bekerja di luar negeri. Setelah dengan Kedubes Amerika Serikat (AS), pertemuan serupa juga akan dilakukan dengan kedutaan lainnya.Dalam pertemuan dengan Kedubes AS, Ketua I Bidang Eksternal Affairs DPP CIMA Deddy Herfiandi mengatakan, Kedubes minta agar pelaut Indonesia tidak melakukan jump ship (desersi) karena terbujuk janji-janji menggiurkan sehingga meninggalkan kapal saat berlabuh di AS.Jika ini banyak dilakukan oleh pelaut Indonesia, maka akan menghambat pelaut lainnya untuk memperoleh visa. Pasalnya, tindakan tersebut melanggar undang-undang keimigrasian di negara tujuan yang mengeluarkan visa, termasuk AS. “Memang ada, tapi tidak banyak pelaut Indonesia yang kabur,” sambung Deddy.Dalam waktu dekat, Gatot melanjutkan, CIMA akan meresmikan pembentukan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) di Bali dan Batam. Selain di dalam negeri, geliat CIMA kini juga semakin diakui dunia setelah hadir dalam pertemuan ILO di Bali beberapa waktu yang lalu. ***Purwanto.
Tanggal 17 April 2018, Kunjungan ke PT AWEIDHIA – OLDENDORFF CARRIERS adalah merupakan kunjungan wajib bagi anggota baru atau yang baru gabung kembali dengan tujuan mengawali silaturahmi antar pengurus dan anggota, sehingga dalam komunikasi selanjutnya tidak menjadi canggung. Tim pengurus disambut hangat oleh Ibu Iin dan Bapak Saladan Sanggola, pertanyaan pertama tim pengurus adalah kepenasaran PT. ACM ini dulu pernah menjadi anggota CIMA dan sekarang tertarik bergabung kembali dan jawaban kuncinya adalah di sponsori oleh Capt. Akhmad Subaidi yang mempromosikan CIMA baru. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Saladan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak dapat tercapai dengan bergabung di CIMA yang sekarang. Sebelum pulang ada pesan menarik dari Pak Saladan jika berkenan CIMA bisa mengadakan rapat di kantornya atau mengundang dalam acara pertemuan tukar pikiran. Baik Pak saya sampaikan ke Ketua Umum melalui sekjen agar Pak Saladan bisa aktif di organisasi. Kalau permasalahan kelihatannya hampir sama dengan Manning Agencies lainnya dan memang sedang kami perjuangkan untuk mengawal turunan UU No.18 ini lebih keberpihakan kepada Manning Agencies bukan menjadi objek yang harus patuh. Selamat bergabung (dd)
Jabat Tangan: Capt. Akhmad Subaidi (tengah) usai Diskusi Panel soal peluang kerja pelaut Indonesia di Internasional MN, Jakarta – Dalam rangka menentukan kebijakan terhadap permasalahan pelaut Indonesia, Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) menggelar diskusi panel dengan tema ‘Strategi Nasional Dalam mewujudkan Pelaut Indonesia Menguasai Pasar Internasional’ di Hotel Holiday, Kemayoran, Jakarta (6/12). Bertindak sebagai salah satu pemrasaran dalam diskusi itu, Direktur BSM CSC Indonesia Capt Akhmad Subaidi menyampaikan soal peluang kerja pelaut Indonesia di pasar Eropa. Sebagaimana diketahui bersama, industri pelayaran di Eropa masih menempati posisi terbaik dalam dunia kemaritiman global. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua bidang Kepelautan di CIMA (Consortium Indonesian Manning Agency) ini menjabarkan terlebih dahulu kiprah CIMA sejak awal berdirinya. “Didirikan pada tahun 19990, CIMA berdiri dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh elemen manning agent dalam suatu wadah yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara,” terang Subaidi biasa akrab disapa. Dalam tahun pendiriannya, anngotanya mencapai 46 perusahaan. Kemudian di tahun 2000 meningkat menjadi 86 perusahaan dan saat ini jumlahnya menurun menjadi 57 perusahaan. “Meningkatnya keanggotaan CIMA di tahun 2000 karena diberikan kewenangan untuk melaksanakan endorsement bagi para pelaut yang akan bekerja di luar negeri oleh Ditjen Pajak RI,” terangnya. Namun setelah dihapuskannya fiskal endosrsmentberakibat hanya terbatasnya pada kegiatan internal anggota CIMA. Sejak diberlakukannya Permen 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, bagi CIMA terbuka lagi peluang pengabdian kepada bangsa dan negara melalui penyaluran lapangan kerja bagi pelaut Indonesia yang profesional. “Ini sesuai visi kami yaitu menjadi mitra pemerintah dalam membina dan menghimpun perusahaan perusahaan pengawakan kapal,” tandas Subaidi. Mengenai Supply & Demand global market tahun 2015, berdasarkan data BIMCO & ICS, di mana permintaan terhadap pekerja kapal sangat tinggi, maka pelaut Indonesia sangat berpotensi untuk bekerja di Eropa. “Mengacu pada kemampuan diklat kepelautan di Indonesia, bahwa setiap tahun mampu meluluskan SDM-officers sebanyak 8000 orang, ini merupakan potensi yang tinggi untuk memenuhi permintaan global,” tandasnya lagi. Dari jumlah armada dalam negeri, kapal berbendera Indonesia mencapai 21.106 unit. Sehingga dari segmentasi tersebut, ungkap Subaidi, kita dapat mengetahui kebutuhan SDM pelaut. Masih kata dia, berkurangnya lapangan kerja untuk pelaut di dalam negeri karena fakta di lapangan yang menyebutkan bahwa sekitar 30 persen armada kapal Indonesia yang berkondisi laid up. “Dampaknya, angka pengangguran SDM pelaut di Indonesia pada tahun 2017 amencapai sebanyak 74.000 untuk perwira dan 46.500 untuk rating,” bebernya. Itu belum termasuk pelaut yang bekerja di kapal-kapal pesiar yaitu sekitar 50.000 orang dan yang onboard sekitar 30.000 orang. Kebanyakan dari mereka pun bekerja untuk catering dan hotel department di bawah naungan industri pariwisata. “Fakta yang harus diakui bahwa Indonesia tidak kekurangan jumlah pelaut tetapi kita kekurangan Qualified Seafarer,” tegas dia. Selain itu, ada beberapa fakta yang harus dipertimbangkan, yaitu soal banyaknya perusahaan asing yang sudah lama merekrut pelaut Indonesia, tetapi tidak menambah jumlah pelaut Indonesia untuk diperkerjakan di kapal-kapalnya, meskipun armada mereka bertambah. Selanjutnya ialah masih banyak perusahaan asing yang enggan untuk merubah bendera kapalnya ke Indonesia pada saat mendapatkan tawaran bisnis di Indonesia. “High risk, merubah bendera ke Indonesia, berarti harus menggunakan pelaut Indonesia berdasarkan azas cabotage. Mereka ragu dengan kualitas pelaut Indonesia,” keluhnya. Di akhir penjelasannya, ia menyimpulkan bahwa masalah kompetensi dan profesionalitas bagi pelaut adalah hal krusial dalam industri pelayaran. “Salah satu solusinya kita harus melakukan re-designterhadap sistem pelatihan pelaut kita, mulai dari kriteria seleksi, metode pembelajaran, kemampuan bahasa Inggris, dan skill-skill tambahan lainnya,” pungkasnya. (Adit/MN)
Ketua Umum CIMA Meninggal Dunia By admin On 10 Jul, 2017 At 01:02 PM | Categorized As HEADLINE | With 0 Comments Jakarta, MaritimMuhammad Ubung Subur bin Kusrin Sukartaatmadja, Ketua Umum Konsorsium Perusahaan Pengawakan Kapal atau CIMA (Consortium of Indonesia Manning Agency), Jumat siang (8/7) meninggal dunia di RS Boromeus Bandung, Jawa Barat, karena sakit.Dari Bandung, jenazah almarhum langsung dibawa ke rumah duka di Jl. Raden Patah III/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dimakamkan Sabtu (9/7) di belakang Masjid Baitul Hamid, Blok L, Kebayoran Baru.Menurut Sekjen CIMA Gatot Cahyo Sudewo, dalam perawatan di rumah sakit almarhum terdeteksi terkena chronic multiple myeloma, sejenis kanker darah yang bersembunyi di tulang. Almarhum yang lahir di Jakarta 10 Desember 1942, meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak.Ubung Kusrin menjadi Ketua Umum CIMA melalui kongres dalam tiga periode lima tahunan sejak tahun 2003. Jabatan tersebut akan berakhir pada akhir Desember 2017.Anggota CIMA saat ini sekitar 52 perusahaan yang mengirim pelaut ke luar negeri untuk bekerja di kapal-kapal asing, baik kapal niaga, pesiar maupun kapal perikanan.**Purwanto.
4 ALBERT EMBANKMENTLONDON SE1 7SR Telephone: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210MSC.1/Circ.15605 December 2016ADVICE FOR PARTIES, ADMINISTRATIONS, PORT STATE CONTROL AUTHORITIES AND RECOGNIZED ORGANIZATIONS ON ACTION TO BE TAKEN IN CASES WHERE NOT ALL SEAFARERS CARRY CERTIFICATES AND ENDORSEMENTS MEETING THE 2010 MANILA AMENDMENTS TO THE STCW CONVENTION AND CODE FROM 1 JANUARY 2017 1 The Maritime Safety Committee, at its ninety-seventh session (21 to 25 November 2016), expressed concern about the implementation of the 2010 Manila Amendments to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, in light of the imminent end, on 1 January 2017, of the transitional provisions laid down in the STCW Convention, regulation I/15. 2 The Committee noted that a large number of certificates needed to be issued by certificate-issuing Parties confirming that their seafarers complied with the provisions of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention, and further noted that the provisions of regulation I/10 required Administrations to issue endorsements to masters, officers and radio personnel for service on their ships. 3 The Committee was particularly concerned about and regretted the fact that, so close to the end of the transitional period, seafarers in some States were reportedly unable to obtain certificates and/or the necessary endorsements required by regulation I/10 meeting the requirements of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention.4 The Committee, therefore, urged all concerned, including certificate-issuing Parties and Administrations, to do their utmost to ensure that seafarers were issued with the appropriate certificates and necessary endorsements.5 The Committee recognized that some seafarers on board ships may not yet hold their certificates or flag State endorsements meeting the 2010 Manila Amendments to the Convention and urged port State control authorities to take the above factors into consideration when taking action under the control procedures in article X and regulation I/4 of the STCW Convention. The Committee agreed that, in cases where a seafarer’s documentation complied with the requirements in force immediately before 1 January 2017, but was not in accordance with the requirements of the 2010 Manila Amendments to the STCW Convention, port State control authorities, until 1 July 2017, were recommended to take a pragmatic and practical approach during inspections and to notify the ships, seafarers and Administrations concerned accordingly.6 The Committee also recommended that Administrations should inform recognizedorganizations issuing ISM Code certification under SOLAS 74 that, until 1 July 2017, if aseafarer’s documentation was not in accordance with the 2010 Manila Amendments to theSTCW Convention, it would be sufficient to inform the Administration when assessingcompliance with the provisions of the ISM Code.7 Member States are invited to be guided accordingly and to bring the contents of thiscircular to the attention of all concerned, especially port State control authorities andrecognized organizations.
Berita Perdana DARI PENGURUS (DP) memuat informasi Buku Pelaut Online di HUBLA. Menghadiri undangan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan Dan Kepelautan (Bp.Sugeng Wibowo) Tgl./Hari Kamis, 14 April 2016, Waktu: 09:00 Wib s/d selesai, Tempat: R.Lavender 1 Lt.3 Swissbel Hotel Mangga Dua, Acara: Sosialisasi Buku Pelaut Online. Sekjen CIMA Capt. Gatot melayangkan hasil yang bisa diinformasikan pada rekan CIMA melalui email tentang acara yang diikutinya antara lain: Workshop I memaparkan mengenai Pengembangan Buku Pelaut Online dan Avantage dan Workshop II mengenai Prosedur Pendaftaran dan Pengisian Applikasi (untuk sesi aplikasi Manning Agency saya tidak ikut) dan olehnya perupa Flow Chart (terlampir) bisa untuk di jadikan informasi tambahan. Dengan merasa pentingnya informasi diatas Sekjen CIMA Capt. Gatot menegaskan bagi anggota CIMA yg belum ikut acara tersebut, mungkin nanti bisa kita koordinasi utk melakukan acara yg serupa dan mengundang Hubla. Salam/GCS
Penyusunan Dokumen ISO Integrasi bertujuan untuk membantu peserta dalam menyusun dokumen ISO Integrasi yang akan dilaksanakan pada perusahaan yang bersangkutan dengan memberikan antara lain: Pemahaman standar & perbedaan ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Teknik pembuatan dokumentasi ISO Integrasi (ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007), Teknik penerapan ISO Integrasi (ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007), Teknik penyusunan tim ISO Integrasi, Teknik mendesain peta proses bisnis organisasi yang terintegrasi sesuai dengan standar ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2000, Pemahaman dasar audit mutu internal terintegrasi, Pemahaman proses sertifikasi ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 bagi organisasi / perusahaan yang menerapkan sistem, Teknik pembuatan, penerapan dan evaluasi penerapan RMK3L (Rencana Mutu K3 Lingkungan), Analisa kasus dan metode praktik.
Penyusunan ISO 9001 pada perusahaan Jasa Rekruitmen Pelaut menitik beratkan pada proses pencarian kandidat pelaut, kemudian persiapan untuk pemberangkatan dan penanganan komplain setalah pelut di kapal. Proses ini sangatlah sederhana namun memerlukan ketelititan yang cukup tinggi. Terutama pada penanganan kelengkapan dan masa laku dokumen pribadi pelaut. Terkadang mereka tidak memiliki dokumen yang masih berlaku padahal untuk mengurusinya diperlukan waktu cukup lama sementara kebutuhan tenaga sangat mendesak untuk mengganti pelaut yang ingin turun. Sementara kapal hanya punya waktu singgah di port terbatas sekali. Lebih krusial lagi adalah menangani pelaut yang mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan, sedangkan kapal posisi di negara lain. Proses pemulangan yang memerlukan biaya tinggi dan pengurusan dokumen yang sulit menjadikan perusahaan rekruitasi pelaut ini harus benar-benar memberlakukan peraturan yang ketat dan lebih baik lagi bila berbasis pada ISO 9001, 14001 dan 18001 sekaligus.